Rosan Optimis: Saham Freeport Naik 12 Persen! Apa Artinya?

JogloNesia JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara ambisius menargetkan penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 12 persen. Target ini menjadi peningkatan signifikan dari permintaan awal pemerintah yang hanya 10 persen, mencerminkan upaya konsisten untuk memperkuat kontrol atas aset pertambangan strategis nasional.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa, 16 September 2025. Rosan mengungkapkan kegembiraannya, “Free of charge, mantap kan. Kalau dulu 10 sama saya 12.” Pernyataan ini menegaskan bahwa penambahan saham tersebut diperoleh tanpa biaya, sebuah pencapaian yang patut diperhitungkan dalam negosiasi divestasi PT Freeport Indonesia.

Meskipun Rosan belum bersedia merinci detail pembahasan penambahan saham PTFI, ia memastikan bahwa negosiasi telah mencapai tahap finalisasi. “Nanti saya ini, karena sudah hampir final,” ucapnya, mengisyaratkan bahwa pengumuman lebih lanjut akan segera menyusul setelah kesepakatan diteken. Perkembangan ini tentu menjadi sorotan utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya mineral negara.

Sebelumnya, wacana penambahan saham ini telah diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta dirinya untuk mempercepat komunikasi terkait proses penambahan saham PT Freeport Indonesia yang diharapkan melebihi 10 persen, menunjukkan prioritas pemerintah terhadap isu ini.

Dalam keterangannya di Istana pada Senin, 15 September 2025, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah. “Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Dan kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” jelasnya. Ia juga memastikan bahwa proses divestasi saham PTFI berjalan dengan sangat lancar, setelah Presiden menanyakan langsung perkembangan negosiasi kepadanya.

Bahlil lebih lanjut mengungkapkan bahwa awalnya pemerintah menyepakati penambahan saham sebesar 10 persen. Namun, seiring berjalannya negosiasi, angka tersebut berkembang menjadi “lebih dari itu.” “Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan. Dan tadinya awalnya kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang Insya Allah katanya lebih dari itu,” paparnya, menjanjikan pengumuman resmi setelah kesepakatan final berhasil ditandatangani.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham utama di PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan sebesar 51 persen. Divestasi saham ini telah terjadi sejak era kepemimpinan Joko Widodo, yang mengawali langkah besar dalam mengamankan aset negara. Jika divestasi bertambah 10 persen saja berhasil, saham pemerintah di PT Freeport Indonesia bakal menjadi 61 persen, semakin mengukuhkan kendali negara atas salah satu tambang terbesar di dunia tersebut. Pencapaian target 12 persen tentu akan membawa kepemilikan pemerintah ke angka yang lebih tinggi lagi.

(Tribunnews.com)