JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu siang, 17 September 2025. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa Kepala Negara akan segera melantik menteri untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Pilihan Editor: Bagaimana Upaya Kontras Menelusuri Tiga Demonstran yang Hilang
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Ia juga meminta awak media untuk terus memantau perkembangan kemungkinan reshuffle yang akan terjadi hari ini. “Nanti kita lihat saja. Silakan tanyakan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 September 2025.
Informasi yang dihimpun Tempo mengindikasikan bahwa Djamari Chaniago menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi Menko Polkam. Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal ini disebut-sebut akan menggantikan Budi Gunawan. Saat ini, jabatan Menko Polkam masih dipegang secara ad interim oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Selain itu, nama Erick Thohir dan Rahayu Saraswati juga santer terdengar sebagai calon Menpora pengganti Dito Ariotedjo. Menanggapi hal ini, Aries Marsudiyanto kembali menekankan bahwa pengisian posisi menteri yang kosong sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, belum memberikan respons terhadap konfirmasi yang diajukan Tempo terkait nama-nama tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik empat menteri dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan tersebut dilakukan setelah Prabowo merombak komposisi menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri. Beberapa nama yang diganti antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini tidak bertujuan untuk menyingkirkan para menteri yang berasal dari era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). “Tidak ada, sama sekali tidak ada,” tegas Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Pemilihan para menteri tersebut juga sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. “Tidak ada unsur orang per orang, mereka adalah putra terbaik bangsa Indonesia,” lanjut Prasetyo.
Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Kepres tersebut mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Rabu, 17 September 2025. Perombakan ini direncanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Untuk Menko Polkam, Djamari Chaniago disebut kandidat kuat menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir dan Rahayu Saraswati santer disebut sebagai calon Menpora pengganti Dito Ariotedjo.
Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto, menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melantik empat menteri dan satu wakil menteri pada 8 September 2025, mengganti beberapa pejabat termasuk Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa perombakan ini tidak bertujuan menyingkirkan menteri era sebelumnya, melainkan memilih putra-putri terbaik bangsa.