KONTAN.CO. ID – JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank BUMN, sebuah langkah yang dinilai sejumlah analis dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap likuiditas perbankan, khususnya bagi emiten bank tertentu. Inisiatif ini memicu diskusi luas mengenai potensi dampaknya terhadap kondisi finansial dan kinerja pasar saham di sektor keuangan.
Penyuntikan dana negara ini diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025, yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana sebesar Rp 200 triliun tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan suku bunga kompetitif, yakni 80,476% dari suku bunga acuan BI 7-DRR, atau sekitar 4%. Deposito ini memiliki tenor enam bulan dan berpotensi untuk diperpanjang.
Adapun daftar emiten bank yang menjadi penerima kucuran dana tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), masing-masing menerima Rp 55 triliun. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendapatkan Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) memperoleh Rp 10 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa alokasi dana ini bertujuan utama untuk melonggarkan likuiditas bank dan simultan mendorong pertumbuhan sektor riil di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia juga menegaskan larangan penggunaan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), memastikan fokus pada penyaluran kredit produktif.
Namun, tidak semua pihak sepakat mengenai urgensi injeksi dana ini. Ekonom Panin Sekuritas, Felix Darmawan, berpendapat bahwa likuiditas perbankan sebetulnya masih cukup longgar bahkan sebelum adanya suntikan dana. Indikatornya dapat dilihat dari loan to deposit ratio (LDR) atau rasio antara total kredit yang disalurkan dan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, yang relatif terjaga. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 menunjukkan LDR perbankan berada di level 86,3%, yang dianggap memadai dalam kisaran ideal Bank Indonesia (BI) sekitar 80%–92%.
Felix menambahkan, pertumbuhan DPK perbankan juga masih melampaui pertumbuhan kredit. Merujuk data Bank Indonesia (BI), DPK perbankan pada Juli 2025 tumbuh 6,7% year-on-year (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan kredit yang tumbuh 6,6% YoY. Oleh karena itu, menurut Felix, dana pemerintah ini lebih berfungsi sebagai “booster” untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil, bukan sebagai solusi darurat akibat kekeringan likuiditas.
Di sisi lain, Equity Research BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis, memiliki pandangan bahwa dana ini secara otomatis akan menambah likuiditas bank. Ini memungkinkan perbankan untuk menyalurkan dana pemerintah ke pinjaman baru, sembari memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan pinjaman yang jatuh tempo ke SBN. Data OJK memang mencatat adanya peningkatan likuiditas pasca injeksi tersebut. Rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) perbankan meningkat dari 22,53% pada 4 September 2025 menjadi 24,20%. Pada waktu yang sama, rasio alat likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) juga meningkat dari 99,81% menjadi 107,10%.
Meskipun demikian, Victor dan Naura juga menyoroti potensi risiko. Jika bank diwajibkan menyalurkan kredit secara cepat, risiko pemburukan kualitas aset perbankan dapat meningkat, mengingat kondisi ekonomi yang masih lesu. Data menunjukkan Non-Performing Loan (NPL) bank per Juni 2025 sebesar 2,22%, lebih tinggi dari 2,08% pada Desember 2024. Dalam skenario ini, mereka melihat potensi penurunan tipis pada Net Interest Margin (NIM), kecuali bagi BTN, yang merupakan satu-satunya bank dengan cost of fund (CoF) di atas 4%.
Sebaliknya, jika tidak ada kewajiban ekspansi kredit yang agresif, bank justru berpeluang menurunkan biaya dana (CoF) mereka antara 1 hingga 13 basis poin (bps). Dalam kondisi ini, BBTN diperkirakan akan mendapatkan keuntungan terbesar, mengingat suku bunga deposito berjangka yang tinggi serta porsi dana pemerintah yang diterimanya relatif lebih besar.
Lebih jauh lagi, jika bank memanfaatkan dana ini untuk mengganti deposito mahal yang berbunga 6,5% misalnya, Victor dan Naura memperkirakan CoF dapat turun lebih jauh, yaitu 8–16 bps. Skenario ini akan lebih menguntungkan BBNI dan BBTN, lantaran porsi dana pemerintah terhadap total simpanan mereka jauh lebih signifikan. Tercatat, total DPK BBTN dan BBNI per Juli 2025 masing-masing mencapai Rp 400,82 triliun dan Rp 880,66 triliun. Artinya, dana tambahan tersebut mengambil porsi sekitar 6,23% dari total DPK BBTN dan 6,24% dari total DPK BBNI sebelumnya. Porsi ini lebih besar dibandingkan BMRI (3,87% dari DPK Rp 1.421 triliun), BBRI (3,77% dari DPK Rp 1.456 triliun), dan BRIS (3,05% dari DPK Rp 327,70 triliun).
Dampak pada Kinerja Saham
Terlepas dari potensi risiko, penempatan dana ini menurut Victor dan Naura bisa menjadi sentimen positif yang signifikan bagi saham perbankan. Ini mengingat adanya potensi perbaikan likuiditas dan peningkatan kualitas aset. Felix Darmawan pun sepakat, menilai saham bank saat ini menjadi lebih menarik, terutama setelah BI kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% hari ini.
Namun, Felix mengingatkan para investor untuk tetap bijak. Ia menekankan pentingnya diversifikasi aset dan tidak menaruh semua modal pada saham bank. Permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih menjadi alasan kuat bagi investor untuk lebih selektif dalam memilih.
Felix lebih lanjut melihat bahwa saham bank saat ini sudah berstatus overweight dan valuasinya tergolong mahal. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa status overweight ini lebih mencerminkan besarnya porsi bank dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bukan berarti potensi kenaikan harga telah pupus. Ia memprediksi laba perbankan akan tetap solid, yang pada gilirannya mampu menopang harga saham.
Ke depan, para investor perlu mencermati beberapa faktor kunci: realisasi penyaluran kredit dari dana pemerintah, seberapa cepat transmisi pemangkasan suku bunga acuan ke profitabilitas bank, serta arah arus dana asing, mengingat investor asing masih aktif melakukan penjualan saham di sektor perbankan.
Untuk pilihan investasi, Felix merekomendasikan bank BUMN besar seperti BBRI dan BMRI sebagai favorit. Keduanya memiliki basis kredit yang luas dan kedekatan dengan program-program pemerintah. Selain itu, BBCA juga dianggap menarik untuk stabilitas jangka panjang, meskipun valuasinya cenderung lebih premium. Sementara itu, Victor dan Naura merekomendasikan buy untuk saham BBCA, BMRI, dan BBNI dengan target harga masing-masing Rp 11.900, Rp 5.900, dan Rp 4.800. Untuk saham BRIS, BBTN, dan BTPS, mereka menyarankan hold dengan target harga Rp 2.900, Rp 1.400, dan Rp 1.500 per saham.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank BUMN (BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BRIS) dalam bentuk deposito berjangka dengan bunga 4%. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan sektor riil, dengan larangan penggunaan dana untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun ada pandangan yang berbeda mengenai urgensi injeksi dana ini, dana tersebut diperkirakan dapat menambah likuiditas bank dan berpotensi menurunkan biaya dana, terutama menguntungkan BBTN dan BBNI.
Penyuntikan dana ini menjadi sentimen positif bagi saham perbankan, didukung potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset. Analis merekomendasikan saham bank BUMN besar seperti BBRI dan BMRI sebagai favorit, serta BBCA untuk stabilitas jangka panjang. Investor disarankan mencermati realisasi penyaluran kredit dan transmisi pemangkasan suku bunga acuan ke profitabilitas bank, mengingat valuasi saham bank saat ini tergolong premium namun laba perbankan diproyeksikan tetap solid.
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia