KPK Yakin Ada Juru Simpan ‘Duit Haram’ Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang giat memburu sosok “juru simpan uang” dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). Keberadaan individu ini dicurigai sebagai pusat konsolidasi dana haram yang terkait dengan skandal besar tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa fokus penyidikan saat ini adalah menelusuri aliran dana korupsi tersebut hingga bermuara pada sang juru simpan. Menurut Asep, keyakinan akan eksistensi sosok ini didasari pada pola pergerakan uang yang diduga terkonsentrasi di satu titik. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Kamis, 18 September 2025.

Pencarian sosok krusial ini menjadi alasan utama belum diumumkannya para tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. KPK menduga bahwa pengumpulan uang haram ini tidak hanya terpusat pada pimpinan lembaga tertentu, melainkan melibatkan jejaring yang lebih luas dan kompleks.

Asep Guntur Rahayu menegaskan, identifikasi sosok ini sangat penting. “Jika sudah diketahui bahwa uang-uang ini mengumpul pada seseorang, atau boleh dibilang juru simpannya, itu akan memudahkan bagi kami penyidik untuk melakukan tracing,” jelasnya, menyoroti strategi investigasi KPK.

Untuk mengungkap keberadaan dan peran sang juru simpan, KPK telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini diharapkan mampu membongkar secara tuntas aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji, menelusuri jejak setiap transaksi mencurigakan.

Dengan bantuan PPATK, setiap detail transaksi dapat dilacak. Asep menjelaskan, “Misalkan uangnya ada pada Mr. X. Kemudian Mr. X ini merupakan representasi dari siapa? Kemudian digunakan di mana saja. Kita bisa mengecek. Misalkan kalau itu menggunakan kartu kredit ya, di situ ada record-nya atau ambil uang di tempat misalkan ATM, itu ada record-nya. Kita bisa mengecek.” Ini menunjukkan metode investigasi yang komprehensif untuk mengungkap identitas di balik setiap transaksi.

Hingga kini, KPK masih merahasiakan identitas atau indikasi sosok juru simpan ini. Pengungkapan sosok krusial ini diperkirakan akan dilakukan bersamaan dengan penetapan para tersangka. Asep menegaskan, “Juru simpannya siapa? Nanti tentunya pada saatnya akan kita sampaikan,” mengisyaratkan bahwa informasi ini akan menjadi bagian penting dari pengumuman resmi.

Sebelumnya, KPK telah mengendus adanya dugaan lobi-lobi dari asosiasi yang mewakili perusahaan travel kepada Kemenag untuk mendapatkan kuota haji khusus yang lebih besar. Investigasi KPK menunjukkan keterlibatan lebih dari 100 agen travel haji dan umrah dalam praktik rasuah ini, meskipun rincian nama agen-agen tersebut belum diungkap ke publik.

Setiap travel disinyalir memperoleh jatah kuota haji khusus yang bervariasi, disesuaikan dengan skala operasional travel tersebut. Dari kalkulasi awal, KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini melampaui angka Rp 1 triliun, menyoroti besarnya dampak korupsi ini.

Meski identitas para tersangka masih dirahasiakan, KPK telah meningkatkan status perkara korupsi kuota haji ini ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka akan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menunjukkan keseriusan KPK dalam menindaklanjuti kasus ini.