Prabowo ke PBB: Akhiri Tradisi Absen Jokowi, Apa Maknanya?

Dalam langkah yang menandai perubahan signifikan dari era sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun pertamanya menjabat. Kehadiran ini menjadi sorotan, mengingat pendahulunya, Joko Widodo, tidak pernah datang langsung ke forum penting yang biasanya digelar di New York, Amerika Serikat, sepanjang sepuluh tahun masa kepemimpinannya.

Selama satu dekade pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memilih untuk mendelegasikan partisipasi Indonesia di Sidang Umum PBB. Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap menjadi representasi utama, sementara di periode pertama Jokowi, tugas ini diemban oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meskipun Jokowi tidak pernah menjelaskan secara langsung alasannya selalu absen, mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada September 2019 sempat mengemukakan bahwa tugas-tugas Presiden yang cukup padat menjadi faktor. Meskipun demikian, Jokowi pernah menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB secara virtual pada tahun 2020 dan 2021, saat dunia tengah dilanda pandemi Covid-19.

Menurut pengamat politik internasional Fitriani, absennya kepala negara dari Sidang Umum PBB dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi Indonesia. Ia menyoroti dua potensi kerugian: pertama, Indonesia bisa kehilangan kesempatan berharga untuk mengkomunikasikan kapasitasnya sebagai pemimpin dunia. Kedua, Indonesia dapat kehilangan momentum krusial untuk membangun kedekatan dan solidaritas dengan negara-negara lain, terutama di tengah tantangan global yang tidak menentu seperti krisis alam, pangan, pandemi, dan konflik. Fitriani, yang berbicara kepada Tempo pada September 2022, juga berpandangan bahwa ketidakhadiran Presiden dapat mengindikasikan bahwa pemimpin negara tersebut mungkin tidak menganggap penting representasi langsung dalam forum internasional sekelas PBB.

Namun, pandangan berbeda diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman. Suzie berpendapat bahwa ketidakhadiran Jokowi di Sidang Umum PBB tidak terlalu bermasalah, terutama jika tidak ada urgensi mendesak seperti pelanggaran kedaulatan negara. Ia bahkan melihat forum tersebut berpotensi menjadi ajang penekanan dari negara-negara adidaya terhadap kepala negara. Suzie menilai Jokowi cenderung menghindari pernyataan yang dapat memicu konflik, mengingat pertemuan tingkat internasional seringkali diwarnai banyak pertanyaan wartawan dan desakan dari beberapa negara kuat terhadap Indonesia.

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting di Sidang Umum PBB ke-80 pada Selasa, 23 September 2025. Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa momen ini merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan eksistensinya di level tertinggi pada forum PBB.

Teddy lebih lanjut menjelaskan bahwa kehadiran Prabowo akan dimanfaatkan secara optimal untuk menyuarakan kepentingan ‘Global South’ atau negara-negara berkembang, sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, berambisi untuk menegaskan perannya sebagai pemimpin ‘Global South’ yang konsisten dalam menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Pernyataan ini disampaikan Teddy melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden pada Ahad, 21 September 2025, menandaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan perubahan positif di arena internasional.