Himbara Banjir Likuiditas: Peluang Investasi Saham Bank Terbuka!

Langkah Menteri Keuangan Purbaya untuk mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke sektor perbankan menjadi sorotan utama, memicu perdebatan sengit di kalangan analis karena potensi dampaknya yang bagaikan pedang bermata dua bagi saham bank-bank emiten, khususnya Danantara. Kebijakan ini, yang tertuang dalam KMK No. 276/2025, bertujuan mulia untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit produktif di Indonesia.

Dana jumbo tersebut ditempatkan dalam bentuk On Call Deposit dengan tingkat bunga menarik sebesar 3,8%, setara dengan sekitar 80% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di angka 4,75%. Penempatan ini memiliki tenor enam bulan dan dapat diperpanjang, menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan perbankan. Alokasi dana ini disebar secara strategis kepada bank-bank BUMN terkemuka: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menerima Rp 55 triliun, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga Rp 55 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 55 triliun. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memperoleh Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) sejumlah Rp 10 triliun. Pemerintah secara tegas mewajibkan dana ini untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan melarang penggunaannya untuk pembelian obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN), menekankan komitmennya dalam memperkuat upaya bank-bank tersebut dalam mendongkrak kredit produktif.

Namun, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi, memberikan catatan penting terkait risiko yang menyertai kebijakan ini. Ia mencermati bahwa efektivitas penyaluran dana Rp 200 triliun ini sangat bergantung pada kualitas penyaluran kredit serta distribusi sektoralnya, khususnya ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor-sektor prioritas lainnya. Dengan tenor yang relatif singkat, hanya enam bulan, dan masih lemahnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga, ekspansi kredit dalam jangka pendek diperkirakan tetap terbatas. Apabila penyaluran kredit tidak berjalan sesuai harapan, bank-bank justru akan menanggung beban bunga yang lebih tinggi dari penempatan deposito ini, yang pada gilirannya berpotensi menekan Net Interest Margin (NIM). Lebih jauh, dorongan agresif untuk menyalurkan kredit, terutama ke UMKM yang momentum pertumbuhannya masih lambat, dapat memperbesar risiko penurunan kualitas aset. Skenario ini, menurut Prasetya, bisa berakhir dengan kenaikan Non-Performing Loan (NPL) dan penurunan margin dalam jangka panjang.

Senada dengan pandangan tersebut, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, memperingatkan bahwa tambahan dana ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. “Dorongan agresif tanpa diimbangi kualitas debitur berpotensi meningkatkan risiko aset bermasalah,” jelas Miftahul. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, dalam risetnya pada 15 September 2025, juga sependapat bahwa risiko terhadap NIM dan kualitas aset dapat meningkat signifikan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tetap stagnan pasca-stimulus. Victor juga menyoroti larangan pembelian SBN dengan dana kucuran ini, mengindikasikan bahwa implementasinya “tidak akan mudah.” Ia berpendapat bahwa meskipun likuiditas tambahan ini memungkinkan bank untuk menyalurkan kredit baru, dana yang semula dialokasikan untuk kredit jatuh tempo justru dapat dialihkan ke SBN. Victor menambahkan, jika bank dipacu untuk mencapai target pertumbuhan kredit yang terlalu cepat, mereka perlu meningkatkan risk appetite, yang juga meningkatkan risiko menurunnya kualitas aset. Dalam kondisi ini, NIM juga berpotensi mengalami penurunan tipis, kecuali untuk BBTN yang memiliki biaya dana (Cost of Fund/CoF) lebih tinggi dari 4%.

Di sisi lain, kebijakan ini memiliki potensi positif yang signifikan untuk CoF bank, terutama jika tidak ada kewajiban ketat untuk mencapai target kredit tertentu. Dalam skenario ini, analisis Victor menunjukkan bahwa CoF dapat turun antara 1 hingga 13 basis poin (bps), dengan BBTN menjadi bank yang paling diuntungkan, mengingat suku bunga deposito berjangka BBTN yang relatif tinggi. Lebih jauh lagi, jika bank mampu mengganti deposito mahal mereka (misalnya, di level 6,5%) dengan dana ini, CoF berpotensi turun sebesar 8 hingga 16 bps. Dalam hal ini, Victor mencatat bahwa BBNI dan BBTN berpotensi menjadi penerima manfaat terbesar, mengingat porsi dana negara yang signifikan dibandingkan total deposito mereka. Prasetya juga sependapat, menyatakan bahwa manfaat terbesar akan dirasakan oleh bank-bank yang sangat bergantung pada deposito berjangka mahal seperti BBNI, BBRI, dan BBTN, karena penempatan likuiditas ini memungkinkan repricing deposito yang lebih efisien. Kendati demikian, secara keseluruhan, Prasetya memperkirakan CoF sektor perbankan masih bisa naik sekitar 3 bps. Adapun secara sektor, ia memperkirakan Loan to Deposit Ratio (LDR) akan membaik sekitar 420 bps menjadi rata-rata 92,6%, memberikan ruang tambahan yang signifikan dalam neraca untuk pertumbuhan kredit. Sementara itu, Miftahul melihat BBRI dan BMRI sebagai bank yang paling prospektif, didukung oleh profil likuiditas dan kualitas aset yang relatif lebih terjaga. Namun, BBTN, katanya, perlu lebih waspada mengingat fokus bisnisnya pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sangat sensitif terhadap fluktuasi suku bunga.

Katalis Suku Bunga Acuan
Miftahul melanjutkan, pemangkasan suku bunga acuan BI ke level 4,75% pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanggal 16–17 September lalu juga menjadi sentimen positif lainnya bagi emiten bank. Penurunan suku bunga ini berpotensi mendorong CoF yang lebih ringan ke depannya. Prasetya menambahkan bahwa pemangkasan suku bunga BI sebesar 50 bps dalam sebulan terakhir adalah katalis jangka pendek–menengah yang kuat bagi pertumbuhan kredit, terutama pada segmen korporasi dan UMKM, mengingat penurunan bunga pinjaman dapat memicu permintaan refinancing yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan risiko pada NIM dan kualitas aset yang masih signifikan, Prasetya menyatakan pihaknya hanya menaikkan rating sektor bank menjadi Netral dari sebelumnya Underweight. Dalam sektor tersebut, ia menjagokan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), didukung oleh biaya kredit atau Cost of Credit (CoC) yang rendah di level 0,5%. Prasetya menyarankan beli BBCA dengan bidikan harga Rp 9.600 per saham, serta beli BBRI dengan target harga Rp 5.000 per saham. Victor juga memberikan peringkat Netral untuk sektor perbankan dan merekomendasikan beli BBCA sebagai pilihan utama, dengan target harga Rp 11.900 per saham. Ia juga menyarankan beli BMRI dengan target harga Rp 5.900 per saham. Sementara itu, Miftahul merekomendasikan accumulate buy untuk BBRI dan BMRI dengan target harga masing-masing Rp 4.720 dan Rp 6.300 per saham. Investor, menurut Miftahul, patut memantau arah kebijakan moneter lanjutan, kualitas pertumbuhan kredit, serta tren dana pihak ketiga di tengah persaingan ketat di sektor perbankan. Pada perdagangan Jumat (19/9), BBCA terlihat menguat sementara BBNI justru melemah.