Filipina Bergejolak: Ribuan Turun ke Jalan Protes Korupsi Proyek Banjir

Pada Ahad, 21 September 2025, ibu kota Filipina, Manila, bergejolak. Ribuan warga tumpah ruah ke jalanan untuk menyuarakan kemarahan yang membuncah atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir palsu. Skandal yang semakin membesar ini diduga telah menggerogoti kas negara dan merugikan pembayar pajak hingga miliaran dolar, memicu gelombang protes massal di seluruh negeri.

Gelombang kemarahan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur fiktif, yang dijuluki “proyek hantu,” mulai membara sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyoroti isu ini dalam pidato kenegaraannya pada Juli lalu. Pengungkapan tersebut terjadi tak lama setelah Filipina dilanda banjir mematikan selama berminggu-minggu, memperparah rasa frustrasi masyarakat atas ketidakbecusan penanganan bencana.

Merespons gelombang protes ini, Presiden Marcos Jr. pada Senin menyatakan bahwa ia “sedikit pun” tidak menyalahkan warga atas aksi demonstrasi mereka, seraya menekankan pentingnya menjaga unjuk rasa tetap damai. Namun demikian, sebagai langkah pencegahan, pihak militer telah disiagakan dalam status “siaga merah,” mengindikasikan keseriusan situasi yang berkembang.

Di antara kerumunan sekitar 13.000 orang yang memadati Taman Luneta di Manila pada Ahad pagi, Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila, menyuarakan kekecewaannya. “Ada kalanya saya sendiri harus mengarungi banjir,” ujarnya, seperti dilansir CNA. Ia menambahkan dengan nada geram, “Jika ada anggaran untuk proyek-proyek hantu, mengapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan?” Baginya, pencurian dana publik semacam ini “sungguh memalukan” dan mencerminkan prioritas yang keliru.

Suara senada juga digaungkan oleh Teddy Casino, 56 tahun, ketua aliansi sayap kiri Bagong Alyansang Makabayan. Ia menegaskan bahwa kelompoknya tidak hanya menuntut pengembalian dana yang telah dicuri, tetapi juga hukuman penjara setimpal bagi para pelaku yang terlibat dalam skandal korupsi ini. “Korupsi mengharuskan orang turun ke jalan dan mengekspresikan kemarahan mereka dengan harapan dapat menekan pemerintah agar benar-benar menjalankan tugasnya,” tegas Casino, menunjukkan tekad kuat dari gerakan sipil.

Diperkirakan, kerumunan yang jauh lebih besar akan berkumpul di kemudian hari untuk berbaris di jalan raya legendaris EDSA. Lokasi ini memiliki makna historis mendalam bagi warga Filipina, sebagai saksi bisu protes Gerakan Kekuatan Rakyat yang berhasil menggulingkan ayah diktator Marcos dari kekuasaan pada tahun 1986, memberikan resonansi sejarah pada demonstrasi kali ini.

Dampak dari skandal proyek pengendalian banjir ini tidak hanya terbatas pada protes jalanan, namun juga memicu gejolak politik di parlemen. Ketua DPR Martin Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Marcos Jr., telah mengajukan pengunduran dirinya awal pekan ini di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung, menandakan adanya perubahan signifikan dalam kepemimpinan legislatif.

Lebih lanjut, awal bulan ini, kesaksian mengejutkan datang dari para pemilik perusahaan konstruksi yang menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) terlibat dalam praktik suap terkait proyek-proyek tersebut.

Secara finansial, kerugian akibat korupsi proyek pengendalian banjir ini sungguh fantastis. Departemen Keuangan memperkirakan ekonomi Filipina merugi hingga 118,5 miliar peso dari tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, organisasi lingkungan Greenpeace bahkan melansir angka yang jauh lebih tinggi, mendekati US$18 miliar, menggambarkan betapa parahnya dampak finansial skandal ini.

Ironisnya, Filipina memiliki sejarah panjang yang kelam terkait skandal penyalahgunaan dana publik. Seringkali, para politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi berhasil lolos dari hukuman penjara yang berat, menciptakan siklus impunitas yang semakin meresahkan masyarakat.

Realitas pahit dari dampak korupsi ini terlihat jelas di Bulacan, sebuah provinsi yang dilanda banjir di utara Manila. Di sana, di mana beberapa proyek palsu teridentifikasi, penduduk masih harus berjalan tertatih-tatih di air keruh dengan sepatu bot karet, sebuah pemandangan yang menyayat hati. Elizabeth Abanilla, seorang pensiunan berusia 81 tahun, dengan tegas menyalahkan baik politisi maupun kontraktor. “Mereka seharusnya tidak menyerahkan (uang) sebelum pekerjaan selesai,” ujarnya, menegaskan bahwa “Keduanya bersalah” atas penderitaan yang dialami rakyat.

Kemarahan publik yang mendalam ini, dipicu oleh sejarah impunitas dan penderitaan nyata akibat korupsi, menggarisbawahi tuntutan mendesak akan pertanggungjawaban dan reformasi fundamental di Filipina.