Puan Maharani: Reformasi Polri Harus Optimal! Ada Apa?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyuarakan harapannya agar pembentukan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian dapat menjadi katalisator perubahan, memperbaiki citra, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Puan Maharani menegaskan keinginannya agar tim yang baru diinisiasi oleh Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut mampu secara fundamental mentransformasi kepolisian, baik dari sisi internal maupun eksternal. “Untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat,” ujar politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.

Tim Transformasi Reformasi Polri sendiri dibentuk secara resmi oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Polri Nomor Sprin/2749/IX/2025, tim strategis ini beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah Polri, seluruhnya berasal dari internal kepolisian. Mandat yang diemban oleh tim ini sangat krusial, meliputi penyusunan arah kebijakan strategis, perumusan program-program konkret, hingga memastikan implementasi reformasi di setiap lini organisasi Polri berjalan efektif. Komisaris Jenderal Chryshnanda Dwilaksana, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, ditunjuk sebagai ketua tim, dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelindung dan Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri, bertindak sebagai penasihat.

Menanggapi pembentukan tim ini, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret Polri untuk memperkuat akuntabilitas institusi dan mempercepat agenda reformasi yang telah dicanangkan. Trunoyudo menambahkan, pembentukan tim ini juga menjadi tindak lanjut dari komitmen Polri untuk bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ia optimistis bahwa tujuan utama dari pembentukan tim adalah untuk mengelola proses transformasi institusi agar selaras dengan ekspektasi dan harapan publik yang terus berkembang terhadap kinerja kepolisian.

Di saat yang sama, komitmen untuk reformasi kepolisian juga datang dari level tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto diketahui akan membentuk komisi reformasi kepolisian terpisah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo sedang menyiapkan keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan komisi ini. “Belum ada target kapan akan dibentuk, tapi keppres-nya sudah disiapkan dan mungkin akan segera dilantik, ya, sehari atau dua hari ini,” kata Yusril saat ditemui di Jakarta, pada Selasa, 17 September 2025. Langkah paralel ini menggarisbawahi urgensi reformasi yang menyeluruh dan terpadu bagi institusi Polri.

Intan Setiawanty berkontribusi dalam penulisan artikel ini.