Jawa Barat Rawan! Kasus Keracunan Makanan Jajanan Tertinggi di Indonesia

Kasus keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah mencapai titik mengkhawatirkan, dengan Jawa Barat mencatat temuan tertinggi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti provinsi ini dengan lebih dari 2.000 kasus, sebuah angka yang disampaikan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam audiensi bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025. Temuan ini memicu seruan serius akan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Audiensi penting ini tidak hanya dihadiri oleh JPPI, tetapi juga melibatkan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), menunjukkan luasnya kepedulian terhadap isu ini. JPPI mengungkapkan bahwa data kasus keracunan MBG ini dihimpun melalui sistem laporan warga, atau citizen report card (CRC), yang dikumpulkan selama periode Januari hingga September 2025.

Data terbaru dari JPPI menunjukkan peningkatan yang signifikan. Per 14 September 2025, tercatat 5.360 kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG di lingkungan sekolah. Angka ini melonjak tajam dengan penambahan 1.092 kasus setelah pengumpulan data terbaru pada 21 September 2025. Ubaid menjelaskan bahwa penurunan kasus sempat terjadi pada bulan Juni, seiring dengan periode Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah. Namun, begitu sekolah kembali aktif pada bulan Juli, Agustus, dan khususnya saat program MBG digalakkan pada September (periode SPPG), jumlah kasus meroket hingga ribuan.

Lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak menjadi fokus perhatian JPPI, menyoroti sebaran masalah yang luas. Jawa Barat memimpin dengan 2.012 kasus, diikuti oleh DI Yogyakarta dengan 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Ubaid menegaskan, “Kalau kasusnya hanya di satu kabupaten, mungkin soal teknis. Tapi kalau sudah hampir di seluruh provinsi, berarti ini masalah sistem.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa permasalahan ini bukan insiden terisolasi, melainkan cerminan kelemahan struktural.

JPPI secara tegas menilai bahwa akar permasalahan MBG bukan sekadar kelalaian teknis di lapangan, melainkan kelemahan sistematis yang berpusat di tingkat pemerintah pusat. Ubaid menyoroti kekacauan yang terjadi mulai dari standar operasional prosedur (SOP) yang tidak jelas, aturan teknis yang bermasalah, hingga kualitas menu yang dinilai tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, penyelesaian komprehensif harus datang dari pemerintah pusat, bukan hanya ditangani oleh penyelenggara di daerah.

Untuk lebih rinci, JPPI mengklasifikasikan tujuh masalah utama atau yang mereka sebut sebagai skandal dalam pelaksanaan program MBG. Pertama, beban tugas yang tidak semestinya ditanggung guru, mulai dari menghitung, mendistribusikan, hingga mengganti makanan yang hilang, tanpa adanya insentif yang memadai. Kedua, potensi konflik kepentingan yang muncul dalam pengelolaan dapur MBG. Ketiga, kegagalan BGN dalam menjamin akuntabilitas program. Keempat, minimnya pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Kelima, ancaman nyata terhadap hak dan nyawa anak-anak penerima program. Keenam, standar gizi makanan yang disajikan dinilai bermasalah dan tidak sesuai. Ketujuh, lemahnya koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan, yang berdampak pada kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan.