APBN 2026 Disahkan: Defisit Rp689T, Dana MBG Rp335T

Parlemen Indonesia telah mengambil langkah krusial. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang. Keputusan monumental ini diambil pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (23/09), setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendengarkan sikap seluruh fraksi partai politik yang terlibat dalam pembahasan tingkat II.

APBN 2026 ini dirancang dengan visi ambisius, menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.153,6 triliun. Di sisi lain, rencana belanja negara diproyeksikan melonjak hingga Rp3.842,7 triliun. Dari angka-angka tersebut, APBN 2026 didesain dengan proyeksi defisit sebesar Rp689,1 triliun.

Merespons potensi kekhawatiran publik mengenai defisit yang naik menjadi 2,6%, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerukan agar masyarakat tidak perlu cemas. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan senantiasa berhati-hati dalam mengelola anggaran. “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (18/09).

Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 yang berada di kisaran 2,6% ini masih dalam batas yang aman, yakni antara 2% hingga 3%. Ia juga menambahkan bahwa tingkat defisit ini justru diperlukan sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat. “Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” imbuhnya, menekankan pentingnya langkah strategis ini demi kemajuan ekonomi Indonesia.

Prioritas Anggaran: Untuk Apa Saja APBN 2026 Dialokasikan?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci pagu anggaran yang akan dialokasikan untuk berbagai agenda prioritas nasional dalam APBN 2026. Ini adalah fondasi bagi arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tahun mendatang.

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun

Anggaran fantastis ini didesain untuk multi-tujuan, mulai dari peningkatan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, hingga pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta pendorong ekonomi lokal. Angka ini menandai kembalinya alokasi awal, setelah sebelumnya sempat dikoreksi dari Rp335 triliun menjadi Rp223,6 triliun di era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Di bawah kepemimpinan Purbaya, anggaran MBG kini kembali mencapai porsi awalnya.

Baca juga:

• ‘Paket stimulus ekonomi 8+4+5’ demi kejar target pertumbuhan ekonomi – Apa saja yang perlu diketahui?
• Suntikan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan, apa yang patut diketahui?
• Anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah tapi hampir setengahnya untuk MBG dikoreksi
• Sri Mulyani minta maaf setelah serahkan jabatan kepada menkeu yang baru

2. Ketahanan Energi: Rp402,4 triliun

Alokasi ini difokuskan untuk memacu peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan, serta menjaga stabilitas harga energi guna melindungi daya beli masyarakat.

3. Pendidikan: Rp769,1 triliun

Sektor pendidikan mendapatkan porsi anggaran terbesar, disalurkan melalui beragam program vital. Ini mencakup gaji dan tunjangan bagi guru, dosen, serta tenaga pendidik, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tak hanya itu, anggaran ini juga mendukung program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga perguruan tinggi, memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata.

Baca juga:

• Ratusan guru Sekolah Rakyat mundur – Bagaimana nasib para murid?
• Rencana pemerintah bangun Sekolah Rakyat – ‘Buang-buang duit dan buka celah korupsi, lebih baik gratiskan SD sampai SMA’

4. Perlindungan Sosial: Rp508,2 triliun

Anggaran ini diarahkan untuk memastikan bantuan yang lebih tepat sasaran, dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama, demi efektivitas program perlindungan bagi masyarakat rentan.

5. Kesehatan: Rp244 triliun

Sektor kesehatan akan diperkuat melalui penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, penyediaan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, serta revitalisasi rumah sakit di seluruh Indonesia.

6. Penguatan Desa

Program ini berfokus pada pembangunan ekonomi desa dengan membangkitkan koperasi dan memberdayakan UMKM. Salah satu inisiatif utamanya adalah pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya tidak merinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk program ini.

7. Pertahanan

Bidang pertahanan akan mengalami modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), penguatan Komando Cadangan (Komcad), pemberdayaan industri strategis nasional, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Sama seperti penguatan desa, Purbaya tidak menyebutkan jumlah anggaran spesifik untuk program bidang ini.

• Total 5.626 kasus keracunan akibat MBG – Evaluasi menyeluruh atau alihkan anggaran untuk pendidikan?
• Koperasi Merah Putih diresmikan Prabowo – Potensi korupsi dan kebocoran anggarannya diperkirakan triliunan rupiah, bisakah dicegah?
• Apakah korban keracunan Makan Bergizi Gratis bisa menggugat pemerintah secara hukum?