Sarkozy Dipenjara 5 Tahun! Terbukti Terima Suap Gaddafi?

Pengadilan Paris pada Kamis menjatuhkan vonis berat berupa hukuman penjara lima tahun kepada mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Ia dinyatakan bersalah atas konspirasi kriminal yang melibatkan dugaan skema pembiayaan kampanyenya pada tahun 2007 dengan dana yang berasal dari pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Keputusan ini mengguncang lanskap politik Prancis, menandai pertama kalinya seorang mantan kepala negara di negara itu dijatuhi hukuman penjara.

Dalam putusan yang mengejutkan, pengadilan memutuskan bahwa Sarkozy akan menjalani masa tahanan meskipun ia mengajukan banding. Namun, para hakim juga menyatakan bahwa tanggal eksekusi vonis akan ditentukan kemudian, sehingga pria berusia 70 tahun itu terhindar dari aib langsung digiring keluar ruang sidang dalam keadaan diborgol. Sebuah nuansa yang menunjukkan kehati-hatian pengadilan dalam penanganan kasus bersejarah ini.

Pengadilan menyatakan Sarkozy bersalah atas keterlibatan kriminal dalam konspirasi yang berlangsung dari tahun 2005 hingga 2007, dengan tujuan mendapatkan dana Libya sebagai imbalan atas bantuan diplomatik. Kendati demikian, ia dibebaskan dari tiga tuduhan lainnya, termasuk korupsi pasif, pendanaan kampanye ilegal, dan penyembunyian penggelapan dana publik. Putusan ini menyoroti fokus spesifik pada aspek konspirasi dalam kasus tersebut.

Segera setelah putusan dibacakan, Sarkozy mengecam keras keputusan tersebut dan menegaskan akan mengajukan banding. “Ketidakadilan ini adalah sebuah skandal,” ujarnya, seperti dilansir oleh CBC News, menyuarakan rasa frustrasinya. Ia lantas mengajak rakyat Prancis, terlepas dari pilihan politik mereka, untuk memahami apa yang telah terjadi, seraya menambahkan bahwa “kebencian sungguh tak mengenal batas.” Ia bersumpah akan menjalani hukuman, jika pada akhirnya dipenjara, “dengan kepala tegak.”

Tidak hanya Sarkozy, dua rekan terdekatnya selama menjabat sebagai presiden—mantan menteri pemerintah Claude Guéant dan Brice Hortefeux—juga dinyatakan bersalah atas keterlibatan kriminal. Mereka juga dibebaskan dari beberapa dakwaan lainnya. Secara keseluruhan, putusan tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan meyakini kedua pria tersebut telah bersekongkol untuk mencari dana Libya bagi kampanye Sarkozy pada tahun 2007.

Namun demikian, para hakim tidak sepenuhnya yakin bahwa pemimpin konservatif itu sendiri terlibat secara langsung dalam upaya pendanaan tersebut, atau bahwa uang Libya pada akhirnya benar-benar digunakan untuk kampanye kemenangannya. Dalam pembacaan putusan yang berlangsung berjam-jam, hakim ketua menyatakan bahwa Sarkozy “mengizinkan” rekan-rekan dekatnya untuk menghubungi otoritas Libya “guna mendapatkan atau mencoba mendapatkan dukungan finansial di Libya dengan tujuan mengamankan pendanaan kampanye.”

Di ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan masyarakat umum, Sarkozy berdiri saat hakim membacakan putusan, didampingi istrinya, penyanyi dan model Carla Bruni-Sarkozy, serta ketiga putra dewasanya yang duduk di barisan depan bagian terdakwa. Sarkozy, yang terpilih pada tahun 2007 namun kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 2012, secara konsisten membantah semua tuduhan selama persidangan tiga bulan di awal tahun ini, yang juga melibatkan 11 terdakwa lainnya, termasuk tiga mantan menteri.

Meskipun banyak skandal hukum telah mengaburkan warisan kepresidenannya, Sarkozy tetap menjadi figur yang berpengaruh dalam politik sayap kanan Prancis dan dunia hiburan, tidak lepas dari pernikahannya dengan Bruni-Sarkozy.

Akar Skandal

Tuduhan terhadap Nicolas Sarkozy berawal pada tahun 2011, ketika sebuah kantor berita Libya dan mendiang diktator negara itu, Muammar Gaddafi, mengklaim bahwa Libya secara diam-diam telah menyalurkan jutaan euro untuk kampanye pemilu Sarkozy pada tahun 2007. Klaim ini memicu gelombang investigasi dan kecurigaan yang panjang.

Pada tahun 2012, media investigasi Prancis, Mediapart, menerbitkan apa yang disebutnya sebagai memo intelijen Libya yang merujuk pada perjanjian pendanaan senilai 50 juta euro. Sarkozy dengan tegas mengecam dokumen tersebut sebagai pemalsuan dan menggugat atas pencemaran nama baik. Namun, pengadilan pada Kamis menyatakan bahwa “sekarang tampaknya dokumen ini kemungkinan besar palsu,” sebuah perkembangan yang menambah kompleksitas kasus ini.

Para penyelidik juga mendalami serangkaian perjalanan ke Libya yang dilakukan oleh orang-orang dekat Sarkozy saat ia menjabat sebagai menteri dalam negeri Prancis, dari tahun 2005 hingga 2007, termasuk kepala stafnya. Ini mengindikasikan adanya hubungan yang intens antara lingkaran dalam Sarkozy dan rezim Gaddafi.

Pada tahun 2016, pengusaha Prancis-Lebanon, Ziad Takieddine, membuat pengakuan mengejutkan kepada Mediapart, mengatakan bahwa ia telah mengirimkan koper-koper berisi uang tunai dari Tripoli ke Kementerian Dalam Negeri Prancis di bawah Sarkozy. Namun, ia kemudian mencabut pernyataannya, menimbulkan keraguan besar. Pembalikan pernyataan tersebut kini menjadi fokus investigasi terpisah terkait kemungkinan manipulasi saksi. Baik Sarkozy maupun istrinya juga telah didakwa atas keterlibatannya dalam dugaan upaya menekan Takieddine, meskipun kasus tersebut belum disidangkan. Sayangnya, Takieddine, yang merupakan salah satu terdakwa kunci dalam kasus Sarkozy, meninggal dunia pada Selasa di Beirut dalam usia 75 tahun setelah melarikan diri ke Lebanon pada tahun 2020 dan tidak menghadiri persidangan.

Jaksa penuntut menuduh Sarkozy secara sadar mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka sebut sebagai “pakta korupsi” dengan pemerintahan Gaddafi. Sementara itu, diktator Libya yang telah lama berkuasa itu digulingkan dan dibunuh dalam sebuah pemberontakan pada tahun 2011, mengakhiri kekuasaannya selama empat dekade di negara Afrika Utara tersebut. Sidang ini juga menyoroti perundingan jalur belakang Prancis dengan Libya pada era 2000-an, ketika Gaddafi berupaya memulihkan hubungan diplomatik dengan Barat, setelah sebelumnya Libya dianggap sebagai negara paria.

Sarkozy sendiri terus menepis tuduhan tersebut, menyebutnya bermotif politik dan bergantung pada bukti palsu. Selama persidangan, ia mengecam “komplotan” yang menurutnya didalangi oleh “para pembohong dan penjahat,” termasuk “klan Gaddafi.” Ia bersikeras bahwa tuduhan pendanaan kampanye ilegal merupakan pembalasan atas seruannya sebagai presiden Prancis untuk menggulingkan Gaddafi. Sarkozy memang merupakan salah satu pemimpin Barat pertama yang mendorong intervensi militer di Libya pada tahun 2011, saat protes pro-demokrasi Musim Semi Arab melanda dunia Arab. “Kredibilitas apa yang bisa diberikan kepada pernyataan-pernyataan yang ditandai dengan cap balas dendam?” tanya Sarkozy dalam komentarnya selama persidangan, mempertanyakan motif para penuduhnya.

Rentetan masalah hukum Sarkozy tidak berhenti di sini. Pada Juni lalu, medali Legion of Honor-nya, penghargaan sipil tertinggi Prancis, dicabut setelah ia dinyatakan bersalah dalam kasus terpisah. Sebelumnya, ia terbukti bersalah atas korupsi dan penyalahgunaan pengaruh karena mencoba menyuap seorang hakim pada tahun 2014 dengan imbalan informasi tentang kasus hukum yang melibatkannya. Dalam kasus itu, Sarkozy dijatuhi hukuman untuk mengenakan gelang pemantau elektronik selama satu tahun, namun diberikan pembebasan bersyarat pada Mei karena usianya, yang memungkinkannya untuk melepas tanda elektronik tersebut setelah mengenakannya selama lebih dari tiga bulan.

Dalam kasus lain yang menunjukkan pola masalah hukumnya, Sarkozy dihukum tahun lalu atas tuduhan pendanaan kampanye ilegal dalam upaya pemilihan ulangnya yang gagal pada tahun 2012. Ia dituduh telah menghabiskan hampir dua kali lipat jumlah maksimum yang sah secara hukum dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dengan enam bulan masa percobaan. Sarkozy membantah tuduhan tersebut dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Kasasi tertinggi di Prancis, dan banding tersebut masih dalam proses. Serangkaian kasus ini melukiskan gambaran yang kompleks dari perjalanan hukum seorang mantan pemimpin yang terus berjuang mempertahankan reputasinya di tengah badai tuduhan dan vonis.