Vivo Borong BBM Pertamina: 40 Ribu Barel Amankan Pasokan?

Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengumumkan kesepakatan penting antara perusahaannya dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dalam skema business to business (B2B). Melalui kolaborasi ini, Vivo berkomitmen untuk menyerap 40 ribu barel Bahan Bakar Minyak (BBM) dari total 100 ribu barel kargo impor yang ditawarkan oleh Pertamina.

Menyambut baik kerja sama strategis ini, Roberth pada Jumat, 26 September 2025, di Jakarta, menegaskan, “Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo.” Pernyataan ini dikutip dari laporan Antara. Langkah kolaboratif ini, yang melibatkan Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan badan usaha swasta, merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadila. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pasokan BBM nasional secara optimal.

Roberth menekankan bahwa landasan kolaborasi ini adalah niat baik, transparansi, serta implementasi prinsip good corporate governance (GCG). Vivo, sebagai pihak swasta, telah menyatakan komitmennya untuk turut serta memastikan ketersediaan BBM dan kelancaran distribusi energi demi pelayanan prima kepada masyarakat. “Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik,” papar Roberth, menjelaskan cakupan dan tujuan lebih luas dari inisiatif ini.

Mekanisme penyediaan pasokan kepada Vivo akan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Roberth menggarisbawahi harapannya, “Dengan niat baik ini, Vivo dapat berkolaborasi, dengan tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN.” Tahapan selanjutnya akan mencakup uji kualitas dan kuantitas produk BBM, yang dilakukan oleh surveyor independen yang telah disepakati bersama. Melalui upaya ini, diharapkan layanan energi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara lebih merata, adil, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Kesepakatan kolaborasi ini sejatinya merupakan buah dari serangkaian pertemuan yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadila. Sebelumnya, pada Jumat, 19 September 2025, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Bahlil mengumumkan bahwa sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta, termasuk Shell, BP-AKR, Vivo, dan Exxon Mobil, telah menyepakati pembelian BBM dari Pertamina. Rapat penting tersebut tidak hanya dihadiri oleh perwakilan perusahaan ritel BBM swasta, tetapi juga jajaran direksi Pertamina, Patra Niaga, serta para pejabat eselon I Kementerian ESDM. Dari hasil pertemuan tersebut, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa Pertamina akan memasok produk base fuel, yakni bahan baku BBM yang belum dicampur, kepada SPBU swasta.

“Artinya yang disalurkan belum dicampur-campur. Jadi dicampurnya di masing-masing tangki milik SPBU. Ini sudah disetujui, ini solusinya,” tegas Bahlil, menyoroti pendekatan baru dalam sistem pasokan ini.

Menteri Bahlil merinci empat poin utama yang menjadi hasil kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta:

• Pertama, SPBU swasta diwajibkan membeli pasokan dari Pertamina menggunakan skema base fuel. Ini menandai perubahan signifikan, di mana Pertamina sebelumnya menawarkan produk BBM siap pakai, kini beralih memasok bahan baku.
• Kedua, demi menjamin kualitas dan mutu produk, pemeriksaan bersama akan dilakukan oleh surveyor independen yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum proses pengiriman.
• Ketiga, Bahlil menekankan pentingnya mekanisme harga yang transparan dan adil. “Pertamina maupun swasta wajib membuka pembukuan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya, menegaskan prinsip keadilan.
• Keempat, kesepakatan ini berlaku efektif segera setelah rapat teknis lanjutan diselenggarakan. Pemerintah menargetkan, dalam kurun waktu tujuh hari ke depan, pasokan BBM dengan skema baru ini sudah dapat masuk dan didistribusikan di Indonesia.

Pilihan Editor: Subsidi BBM, Rumor, dan Reformasi yang Tertunda