JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 28 September 2025, diwarnai ketegangan dan berakhir lebih cepat dari jadwal. Sidang yang semula direncanakan selama tiga hari tersebut terpaksa ditutup pada Sabtu malam, setelah Muhammad Mardiono secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP terpilih. Mardiono berdalih, keputusan percepatan ini diambil karena adanya “keadaan darurat” yang mengancam jalannya muktamar.
“Proses bisa dipercepat dan kami anggap sebagai penyelamatan,” ujar Mardiono di lokasi muktamar, Sabtu malam. Ia, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, mengaku telah menduga bahwa pelaksanaan muktamar akan diwarnai kericuhan. Oleh karena itu, setelah dirinya ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum, Mardiono langsung mengambil langkah cepat untuk menghentikan muktamar demi mencegah eskalasi konflik.
Ketegangan mulai terasa sejak Muktamar ke-10 PPP dibuka, terutama saat Mardiono, yang kala itu masih berstatus pelaksana tugas ketua umum, menyampaikan pidato sambutan. Suasana panas tak terhindarkan ketika peserta muktamar mulai menyoraki dan melontarkan seruan agar Mardiono mundur. Bahkan, menjelang pukul 17.15 WIB, teriakan “Ketua baru, ketua baru” menggema di ruangan, menunjukkan gelombang penolakan terhadap kepemimpinannya. Meskipun panitia berulang kali mencoba menenangkan, kericuhan tak mereda, bahkan terus berlanjut hingga Mardiono meninggalkan lokasi pidato.
Di tengah suasana yang memanas itu, Mardiono dalam pidatonya sempat menyampaikan permintaan maaf kepada para kader. Ia secara terbuka menyinggung performa mengecewakan PPP dalam Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, kegagalan partai berlogo Ka’bah untuk melaju ke Senayan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga diperparah oleh konflik internal yang melanda partai sejak didirikan pada 1973.
Klaim Mardiono ini didasari pada perolehan suara PPP yang hanya mencapai 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari total suara nasional pada Pemilu 2024. Angka tersebut jauh di bawah parliamentary threshold sebesar 4 persen, menandai kali pertama dalam sejarah sejak berdiri tahun 1973, PPP gagal meloloskan kadernya ke parlemen.
Ketegangan memuncak saat Mardiono menggelar sesi wawancara dengan awak media. Kader PPP dari kubu yang menentangnya serentak berteriak “Perubahan, perubahan!”, menginterupsi pernyataannya. Adegan adu mulut, saling dorong, hingga pelemparan botol air dan kursi tak terhindarkan. Situasi semakin tak terkendali ketika kelompok pendukung Mardiono turut membalas sorakan, menciptakan kericuhan massal yang memaksa petugas keamanan turun tangan untuk melerai bentrokan. Jelas terlihat bahwa partai ini terpecah belah menjadi dua kubu yang saling menyalahkan.
Di tengah kekacauan, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, sempat berupaya menenangkan massa, mengingatkan peserta muktamar untuk menahan diri dan menjunjung tinggi etika sesuai ajaran Islam. “Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak,” ujarnya, menyayangkan perilaku sebagian kader.
Setelah resmi ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP, Mardiono menduga bahwa kegaduhan yang terjadi selama Muktamar sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. Ia menegaskan, 80 persen pemilik suara muktamar telah menyetujui langkah percepatan ini. “Semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tandasnya, mengindikasikan adanya konsensus di balik keputusan kontroversial tersebut.
Sebagai informasi, Mardiono adalah petahana dalam pemilihan Ketua Umum PPP kali ini. Jejaknya di pucuk pimpinan dimulai sejak September 2022, ketika ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Ia menggantikan Suharso Monoarfa yang dicopot dari jabatannya pasca-kontroversi pidato mengenai amplop kiai, sebuah insiden yang juga sempat mengguncang internal partai.
Sebelumnya, Juru Bicara PPP, Usman Muhammad Tokan atau Donnie Tokan, telah menyebutkan tiga nama yang mencuat sebagai kandidat pucuk pimpinan partai. Selain Muhammad Mardiono, bursa calon juga diisi oleh mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan eks Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fananie.
Menanggapi potensi intervensi, Sekretaris Jenderal PPP, Muhammad Arwani Thomafi, sempat menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat tidak akan melakukan “cawe-cawe” atau ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum. Arwani menekankan bahwa dukungan terhadap nama-nama yang muncul dalam bursa calon merupakan hak prerogatif setiap kader.
Ervana Trikanrinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Dongkrak Suara Partai Melalui Pendamping Desa
Ringkasan
Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Ancol pada 28 September 2025 diwarnai ketegangan dan berakhir lebih cepat dari jadwal. Muhammad Mardiono ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP terpilih, mengklaim percepatan ini sebagai “penyelamatan” karena adanya “keadaan darurat” untuk mencegah eskalasi konflik. Kericuhan dimulai sejak pidato Mardiono, dengan peserta menyoraki dan melontarkan seruan penolakan, bahkan memuncak menjadi adu mulut serta pelemparan benda saat sesi wawancara, mencerminkan perpecahan internal partai.
Ketegangan ini juga dipicu oleh performa mengecewakan PPP pada Pemilu 2024 yang gagal melewati ambang batas parlemen untuk pertama kalinya, sebuah kegagalan yang menurut Mardiono diperparah oleh konflik internal. Mardiono, yang merupakan petahana setelah ditunjuk sebagai Plt. Ketua Umum sejak September 2022, menduga kegaduhan itu sengaja diciptakan namun menegaskan bahwa 80 persen pemilik suara muktamar telah menyetujui langkah percepatan tersebut.