Deposito Valas Naik: Untung atau Buntung? Ini Kata Ekonom!

JogloNesia Rencana pemerintah untuk mendorong bank-bank Himbara menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) telah memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom. Kebijakan ini, yang diusung dengan tujuan ambisius menarik aliran modal masuk, justru dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius apabila tidak diimbangi dengan strategi penciptaan aset dolar produktif yang matang.

Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, harapan bahwa imbal hasil deposito dolar yang lebih tinggi akan secara otomatis menarik modal asing mungkin terlalu optimis. Ia memperingatkan bahwa efek pertama yang mungkin terjadi justru adalah ‘shifting domestik‘, di mana para deposan dalam negeri akan mengalihkan dananya dari rupiah ke dolar AS. Hal ini diungkapkannya pada Senin (29/9/2025) seperti dilansir Infopublik.id.

Fakhrul menjelaskan bahwa meskipun bank-bank akan mendapatkan tambahan funding dalam dolar AS, hal ini hanya terjadi di sisi kewajiban. “Kita menambah liabilitas dolar, tanpa menciptakan kapasitas produktif atau cadangan devisa riil,” tegasnya. Kondisi ini, lanjut Fakhrul, justru berisiko memperbesar permintaan dolar di dalam negeri tanpa adanya prospek penerimaan dolar baru yang nyata.

Ia menambahkan, jika likuiditas dolar tersebut tidak terserap oleh instrumen kredit atau obligasi dolar yang produktif, maka beban pembayaran bunga dolar di masa depan akan semakin membengkak. “Inilah yang kami sebut masalah kelangkaan aset dolar,” ujarnya. Situasi ini, menurutnya, turut menjadi pemicu pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 16.700 per dolar AS beberapa waktu lalu. “Kita akan butuh lebih banyak dolar di masa depan hanya untuk membayar bunga, sementara sumber devisa riil tidak bertambah,” imbuhnya.

Untuk mengatasi potensi krisis kelangkaan aset dolar dan memperkuat ekonomi Indonesia, Fakhrul menekankan urgensi penciptaan instrumen dolar yang produktif. Ia menyarankan agar obligasi dolar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN, atau obligasi pemerintah berdenominasi dolar (INDON), dapat menjadi solusi untuk menyerap likuiditas dolar yang masuk.

Alternatif lain yang diusulkan adalah mengarahkan bank-bank Himbara untuk memperluas pembiayaan ekspor atau membuka cabang di luar negeri. Langkah ini bertujuan agar dana dolar yang mereka peroleh dapat disalurkan secara produktif, bukan sekadar menjadi beban kewajiban.

Fakhrul mencontohkan, dalam beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan lebih banyak perusahaan domestik memilih menerbitkan obligasi rupiah karena biaya swap yang murah. Kondisi ini mengakibatkan pasar kehilangan instrumen berbasis dolar yang krusial. Padahal, keberadaan pinjaman, obligasi, atau instrumen lindung nilai (hedging) dalam dolar sangat vital untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan.

Jika excess liquidity dolar yang masuk dapat disalurkan dan diimbangi dengan obligasi atau pinjaman baru yang produktif, maka dampaknya akan sangat positif. Fakhrul memprediksi bahwa rupiah bukan hanya akan stabil, melainkan berpotensi menguat kembali ke kisaran Rp16.000 atau bahkan lebih kuat. “Karena ada mesin penerimaan devisa baru yang nyata,” jelasnya, menandakan adanya sumber pendapatan dolar yang berkelanjutan.

Rupiah Terkapar, Ini 3 Jurus Strategis untuk Menguatkan Kembali Menurut Ekonom

Maka dari itu, Fakhrul menegaskan bahwa kebijakan valas tidak cukup hanya berfokus pada bunga deposito semata. “Pada akhirnya, kebijakan dolar adalah cermin dari kemampuan kita menyediakan aset produktif dalam mata uang yang paling diperebutkan dunia. Tanpa itu, setiap tambahan likuiditas dolar hanya menjadi beban bunga, bukan peluang pertumbuhan,” tandasnya, memberikan penekanan kuat pada esensi kebijakan ekonomi.

Tonton: Rupiah dan IHSG Amblas Imbas Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

Ia menutup dengan penekanan bahwa tantangan utama bukan sekadar menarik dolar masuk, melainkan memastikan penggunaannya secara produktif dan strategis. “Jika berhasil, inflow tidak lagi sekadar liability, melainkan mesin kedaulatan ekonomi. Dan di titik itulah rupiah bisa berdiri lebih tegak,” pungkasnya, menggambarkan visi jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia.