Pemerintah AS Shutdown, Apa Dampaknya?

Pemerintah Amerika Serikat (pemerintah AS) secara resmi menghentikan operasionalnya atau mengalami shutdown pada Rabu, 1 Oktober. Momen krusial ini terjadi setelah faksi politik di Kongres, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, gagal mencapai kesepakatan final terkait rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Penutupan ini, seperti dilaporkan Al Jazeera, segera memicu terhentinya sejumlah layanan publik secara sementara, sekaligus menangguhkan pembayaran gaji para pegawai federal, bahkan muncul ancaman bahwa gaji tersebut tidak akan dibayarkan sama sekali.

Dalam praktik shutdown sebelumnya, para pegawai federal yang terdampak biasanya ditempatkan dalam status furlough atau cuti tanpa gaji untuk sementara waktu. Mereka umumnya akan menerima gaji penuh begitu pemerintah kembali beroperasi normal. Namun, kali ini, pemerintahan Donald Trump memberikan ancaman serius untuk memberhentikan para pegawai tersebut secara permanen, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kebuntuan di Kongres menjadi akar permasalahan. Setiap tanggal 1 Oktober menandai dimulainya tahun fiskal pemerintah federal Amerika Serikat. Tanpa adanya rancangan pendanaan darurat yang disepakati, operasional pemerintahan federal akan lumpuh. Saat ini, Partai Republik memegang kendali mayoritas di kedua kamar Kongres; di Senat dengan 53 kursi berbanding 47 milik Demokrat, dan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 220 kursi berbanding 212 milik Demokrat. Untuk meloloskan sebuah rancangan undang-undang, dibutuhkan setidaknya 60 suara di Senat. Pemimpin mayoritas Senat adalah John Thune dari Republik, sementara pemimpin minoritas dipegang oleh Chuck Schumer dari Demokrat. Di DPR, Mike Johnson menjabat sebagai Ketua, dengan Steve Scalise sebagai pemimpin mayoritas, dan Hakeem Jeffries sebagai pemimpin minoritas. Perdebatan sengit di Kongres berpusat pada rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan Partai Republik, yang seharusnya membiayai operasi pemerintah hingga 21 November.

Salah satu sumber utama perselisihan yang memicu shutdown adalah isu pembiayaan berkelanjutan untuk Affordable Care Act, atau lebih dikenal dengan nama Obamacare. Program ini sangat populer di kalangan pemilih karena memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Partai Demokrat secara tegas menolak untuk mendukung rancangan anggaran yang diajukan Partai Republik, kecuali pemotongan Medicaid yang diberlakukan melalui kebijakan “One Big Beautiful Bill” pada Juli lalu dicabut. Selain itu, Demokrat menuntut agar kredit pajak khusus yang bertujuan menurunkan biaya asuransi kesehatan bagi warga Amerika, dan akan berakhir pada akhir tahun, diperpanjang. Bahkan, Demokrat di Senat telah mengajukan beberapa alternatif, termasuk rancangan pendanaan sementara selama tujuh hingga sepuluh hari, namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Partai Republik. Donald Trump juga secara tiba-tiba membatalkan pertemuannya dengan pimpinan Demokrat, menyebut tuntutan mereka tidak serius.

Ketegangan politik semakin memuncak setelah Donald Trump mengunggah sebuah video deepfake kontroversial di platform media sosial miliknya, Truth Social. Video itu menampilkan Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, mengenakan sombrero besar dan kumis melintang. Dalam video tersebut, suara palsu yang diklaim sebagai Chuck Schumer terdengar mengatakan, “Jika kita memberikan semua imigran ilegal ini layanan kesehatan, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka dapat memilih untuk kita.” Video tersebut segera menuai kecaman keras dari Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai ujaran rasis yang merujuk pada stereotip warga Meksiko. “Itu adalah video menjijikkan, dan kami akan terus menegaskan bahwa kebencian tidak akan membawa Anda ke mana-mana,” kata Hakeem Jeffries. Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat berupaya keras melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika di tengah serangan Partai Republik yang ia nilai belum pernah terjadi sebelumnya.

Shutdown dalam sejarah AS, meskipun jarang terjadi, menunjukkan frekuensi yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Penutupan kali ini, seperti dilansir NBC News, adalah yang pertama sejak tahun 2018. Sebelumnya, pada Maret lalu, Kongres juga nyaris melewati tenggat waktu sebelum akhirnya berhasil meloloskan rancangan undang-undang beberapa jam sebelum batas waktu. Shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat berlangsung selama 34 hari, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, dipicu oleh perdebatan sengit mengenai pendanaan tembok perbatasan yang sangat didorong oleh Donald Trump. Sejak tahun 1976, pemerintah federal sudah mengalami penutupan sebanyak 20 kali. Uniknya, tidak ada shutdown dari tahun 1995 hingga 2013, namun dalam 12 tahun terakhir tercatat ada tiga kali insiden penutupan serupa.

Memahami kompleksitas situasi ini memerlukan pemahaman tentang proses anggaran federal. Menurut laman resmi USA.gov, penyusunan anggaran pemerintah federal dimulai setahun sebelum tahun fiskal baru, yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September. Anggaran federal terbagi dalam tiga pos utama: pertama, pengeluaran wajib, yang mencakup program jaminan sosial, Medicare, dan tunjangan veteran, menyedot lebih dari separuh total anggaran; kedua, pengeluaran diskresioner, yaitu pendanaan lembaga federal yang ditentukan oleh Kongres setiap tahun, dengan porsi sekitar sepertiga dari total anggaran; dan ketiga, bunga utang, yang biasanya kurang dari 10 persen. Proses penyusunan dimulai dari pengajuan permintaan anggaran oleh lembaga federal kepada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang kemudian menyusunnya sebagai proposal presiden. Proposal itu lalu diajukan ke Kongres pada awal tahun berikutnya. Selanjutnya, rancangan anggaran dibagi ke dalam 12 subkomite di DPR dan Senat, yang bertugas sesuai bidang masing-masing, mulai dari pertahanan hingga energi. DPR dan Senat menyusun resolusi mereka sendiri, lalu menggabungkannya menjadi satu. Setelah disahkan di kedua kamar, rancangan tersebut dikirim ke presiden untuk ditandatangani atau diveto, menandai akhir dari siklus anggaran yang panjang dan seringkali penuh tantangan politik.