Anggaran MBG Melonjak 371%! Kemenkeu Ungkap Penyebab & Target Baru

Jakarta, IDN Times – Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan dan kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola serta menyerap dana jumbo tersebut. Kekhawatiran ini muncul mengingat hingga Agustus 2025, realisasi penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun, atau sekitar 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Angka ini kontras dengan proyeksi anggaran tahun depan yang melonjak drastis hingga 371,83 persen dibandingkan tahun ini.

Menanggapi sorotan publik ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa kenaikan signifikan anggaran MBG akan melalui kajian mendalam. Meskipun akselerasi penyerapan anggaran tahun ini terus digenjot, peningkatan alokasi dana untuk 2026 dinilai krusial seiring dengan semakin luasnya cakupan dan target penerima program makan bergizi.

“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tetapi juga seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Anggaran tahun depan menjadi lebih besar karena target dan kebutuhannya yang memang juga makin meningkat,” jelas Astera di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025), menguraikan alasan di balik keputusan tersebut.

Peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tidak dapat dilepaskan dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Prima menuturkan, jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, jika tahun ini hanya 100 sekolah yang menjadi penerima manfaat, angka tersebut bisa melesat menjadi 400 sekolah di tahun depan. “Otomatis, kebutuhan dan dananya juga ikut bertambah. Jadi bukan soal menambah anggaran untuk BGN, tapi karena memang target program MBG-nya yang diperluas,” tegasnya, menjelaskan bahwa fokusnya adalah pada perluasan program, bukan penambahan dana institusi.

Lebih lanjut, Astera menyatakan optimismenya bahwa penyerapan anggaran MBG pada 2026 akan berjalan lebih optimal. Keyakinan ini didasari oleh peningkatan kapasitas Badan Gizi Nasional dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari aspek administratif maupun operasional. “Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya, menekankan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Guna menghadapi tantangan dan memastikan efektivitas program, pemerintah telah merumuskan arah kebijakan dan strategi MBG yang tertuang dalam Buku Nota Keuangan II. Strategi ini akan difokuskan pada beberapa pilar utama:

• Penguatan kelembagaan dan tata kelola;
• Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;
• Percepatan pencairan anggaran MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account;
• Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sistem Pendukung Pelaksana Program Gizi (SPPPG);
• Penguatan logistik dan distribusi, termasuk jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik;
• Komunikasi dan partisipasi publik yang lebih intensif;
• Kemitraan strategis, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.

Meskipun memiliki ambisi besar untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, program MBG juga menyimpan sejumlah tantangan yang harus diatasi dengan strategi matang dan kerja sama lintas sektor. Tantangan tersebut meliputi pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menjadi kendala utama akibat keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut menggerakkan perekonomian daerah.

Di samping itu, MBG dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, terutama dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi kunci utama agar anggaran besar yang digelontorkan dapat tepat guna dan berkelanjutan. Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.