Ngatiyana: Dukungan Penuh Poe Ibu Dedi Mulyadi, Apa Alasannya?

jabar.jpnn.com, CIMAHI –

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau yang lebih dikenal sebagai Poe Ibu. Inisiatif yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dipandang sebagai motor penggerak penting bagi pembangunan masyarakat, terutama dalam meringankan beban mereka yang berada dalam kategori ekonomi terbatas. Ngatiyana meyakini bahwa, meskipun nilainya hanya seribu rupiah, keikhlasan di baliknya akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan umum. “Betul, saya mendukung. Yang penting ikhlas, walaupun seribu tapi bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Saya menyetujui dan sangat mendukung program bapak KDM tentang peduli seribu perak,” ujar Ngatiyana di Cimahi pada Rabu (8/10/2025).

Dukungan ini bukanlah tanpa dasar. Ngatiyana mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman serupa saat menjabat sebagai Ketua RW 24 Cipageran. Kala itu, ia sukses menginisiasi gerakan “peduli 500” di mana warga diajak untuk berpartisipasi dalam iuran sukarela sebesar Rp500. Program ini, yang bersifat ikhlas dan tidak memaksa, terbukti mampu memberikan manfaat nyata bagi banyak warga di lingkungan RW tersebut.

Meskipun demikian, Wali Kota Cimahi Ngatiyana belum membeberkan detail teknis implementasi Poe Ibu di wilayahnya. Ia berencana untuk mengawali gerakan peduli seribu perak ini dengan menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Untuk masyarakat umum, Ngatiyana menyarankan agar program serupa dapat diterapkan di tingkat RW masing-masing, guna menunjang kepentingan dan kebutuhan spesifik di wilayah tersebut. Ngatiyana juga memastikan bahwa gerakan ini tidak akan diterapkan secara kaku atau bersifat pemaksaan. Kontribusi dari para ASN diharapkan bersifat sukarela dan tidak harus dilakukan setiap hari, meskipun partisipasi rutin sangat dianjurkan.

Sikap Wali Kota Cimahi Ngatiyana ini sedikit berbeda dengan respons Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Farhan mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait Surat Edaran (SE) mengenai Gerakan Poe Ibu, meskipun SE tersebut telah disampaikan oleh Pemprov Jabar sejak 1 Oktober 2025. Farhan menekankan pentingnya aspek akuntabilitas administratif dalam pengumpulan dana dari masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa segala proses pengumpulan dan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang berlaku. Farhan menambahkan, ia akan mempelajari secara mendalam SE tersebut setelah berada di meja kerjanya, demi menghindari program yang memberatkan masyarakat atau tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebagai informasi, Gerakan Poe Ibu merupakan inisiatif yang mengajak berbagai elemen masyarakat – mulai dari ASN, pelajar, hingga pemerintah kabupaten dan kota – untuk secara sukarela menyisihkan uang seribu rupiah setiap hari. Dana yang terkumpul dari gerakan ini nantinya akan disalurkan melalui rekening khusus di Bank BJB dengan format nama “Rereongan Poe Ibu, [nama instansi/sekolah/unsur masyarakat]”. Pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola setempat, dengan penekanan kuat pada prinsip akuntabilitas.

Di tingkat provinsi, Gerakan Poe Ibu telah berjalan dengan baik. Para ASN Pemprov Jabar secara rutin menyisihkan seribu rupiah, dan dana tersebut dimanfaatkan untuk menangani berbagai aduan masyarakat yang masuk ke Pos Aduan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate. (mcr27/jpnn)