Whoosh Surabaya: Pemerintah Ngotot Lanjutkan Kereta Cepat, Ini Alasannya!

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tetap teguh pada ambisinya untuk memperpanjang jalur Kereta Cepat Whoosh hingga ke Surabaya. Keinginan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap tingginya beban utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan salah satu proyek infrastruktur strategis ini. Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam pernyataannya pada Ahad malam, 12 Oktober 2025, menyoroti peran Whoosh yang telah efektif membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, memperkuat argumentasi perlunya pengembangan lebih lanjut.

“Kami justru ingin ini berkembang, tidak hanya sampai Jakarta dan Bandung, namun juga sedang kami pikirkan untuk mencapai Surabaya,” ujar Prasetyo di Jakarta Selatan. Meskipun demikian, Prasetyo tidak menampik bahwa aspirasi besar ini terhambat oleh keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah sedang aktif mencari skema solusi untuk beban utang KCIC agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa hari sebelumnya, pada Jumat, 10 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN. Penegasan ini disampaikan Purbaya sebagai respons atas opsi yang diajukan oleh Danantara, sebuah badan yang kini menaungi seluruh BUMN, untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Menurut Purbaya, tanggung jawab penuh atas proyek ini berada di tangan Danantara.

Melalui konferensi video dalam acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Purbaya menjelaskan, “Jika sudah dibentuk Danantara, tentu mereka sudah memiliki manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka mengelolanya dari sana, jangan kembali ke kami.” Ia menambahkan bahwa setelah restrukturisasi BUMN dan pembentukan Danantara, penerimaan dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ia menilai wajar jika lembaga tersebut juga memikul risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya, menegaskan prinsip bahwa “jangan kalau yang enak swasta, kalau tidak enak dibagi ke pemerintah.”

Di sisi lain, Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, pada Kamis, 9 Oktober 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji dua opsi utama untuk menyelesaikan permasalahan utang proyek kereta cepat. Opsi pertama adalah dengan menambah modal (equity), sementara opsi kedua adalah menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah, sebagaimana praktik umum dalam industri kereta api lain yang infrastrukturnya dimiliki oleh negara.

Dony mengklaim bahwa proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat, dengan jumlah penumpang yang terus meningkat mencapai 30 ribu orang per hari. Namun, Dony menggarisbawahi bahwa penyelesaian utang KCIC juga harus mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium. “Dari satu sisi proyek ini bermanfaat. Tapi kami juga harus menjaga keberlanjutan KAI. Karena KCIC sekarang bagian dari KAI, kami cari solusi terbaik,” tutupnya, menyoroti kompleksitas dalam mencari titik temu antara manfaat proyek dan stabilitas finansial.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Respons DPR soal Utang Menggunung Kereta Cepat Whoosh