Danantara Kaya Dividen, Menkeu Minta Utang Whoosh Dibayar, No APBN!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa beban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kewajiban finansial ini akan ditanggung dan diselesaikan melalui Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan langsung dari kas negara, menandai perubahan signifikan dalam skema pembiayaan proyek infrastruktur besar ini.

Pernyataan penting ini disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10), sesaat sebelum ia menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Mandiri. Meskipun agenda rapat belum ia ketahui secara pasti, Menkeu menekankan bahwa komitmen pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh tetap ada, namun dengan mekanisme yang berbeda. Ia menjelaskan, skema baru ini dimungkinkan karena seluruh dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini telah dialokasikan ke Danantara. Dengan aliran dana ini, Danantara kini dinilai memiliki kapabilitas finansial yang memadai untuk menanggung kewajiban proyek strategis tersebut.

Purbaya menggarisbawahi, “Ketika wewenang sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, lembaga ini cukup mampu untuk membayar itu.” Ia menambahkan, pemerintah sama sekali tidak bermaksud lepas tangan dari tanggung jawab pembayaran utang Whoosh. Sebaliknya, upaya ini adalah bagian dari strategi untuk mengelola beban keuangan negara secara lebih efisien, memastikan bahwa pembayaran utang tetap terlaksana tanpa memberatkan APBN. “Jadi, bukan tidak dibayar utangnya, dibayar. Tapi Danantara yang akan menanganinya, bukan APBN. Arahnya saya memang menginginkan skema seperti itu,” tegasnya, menunjukkan visi pemerintah dalam pengelolaan investasi.

Perlu diingat, sebelumnya Badan Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) sempat mengajukan dua skema alternatif penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu opsi yang diajukan adalah agar pemerintah turut serta menanggung sebagian utang KCIC. Menurut COO Danantara, Dony Oskaria, usulan tersebut mencakup penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah, yang akan mengubah model bisnis KCIC menjadi operator tanpa kepemilikan aset (Asset Light), sebuah langkah strategis untuk meringankan beban finansial.

Dony Oskaria juga sebelumnya mengonfirmasi bahwa kerugian signifikan yang diderita oleh PT KAI secara langsung diakibatkan oleh pembengkakan utang proyek Whoosh. Menyadari urgensi masalah ini, Dony menjamin bahwa penyelesaian persoalan finansial yang membelit BUMN tersebut telah menjadi prioritas utama dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. “Ini akan kita selesaikan segera, nanti masuk dalam RKAP kita tahun ini,” tegas Dony, menegaskan komitmen Danantara dalam menstabilkan kondisi keuangan proyek vital ini.