Dana Rp 150 Miliar Kemenkeu: Hanya untuk Jembatan Krayan, Kata Gubernur Kaltara

JogloNesia TANJUNG SELOR – Harapan baru menyelimuti wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) seiring upaya mengatasi tantangan konektivitas yang selama ini menghambat pembangunan. Pemerintah Provinsi Kaltara kini dapat bernapas lega setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen mengucurkan dana sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan krusial di wilayah perbatasan Krayan, Kaltara. Anggaran fantastis ini diharapkan menjadi solusi definitif bagi keterisoliran daerah tersebut.

Terobosan signifikan ini terwujud berkat inisiatif Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, yang sebelumnya telah menggelar audiensi penting bersama perwakilan Kemenkeu di Jakarta. Gubernur Paliwang mengungkapkan optimisme besar, menyatakan pada Rabu (22/10/2025), “Ini adalah oleh-oleh terbaik untuk masyarakat Kaltara, khususnya bagi warga di wilayah perbatasan yang mendambakan aksesibilitas.”

Menyusul kabar baik tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara tidak membuang waktu dan segera menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan Kemenkeu di wilayah Kaltara. Proses pencairan anggaran Rp 150 miliar ini ditargetkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat, sehingga pembangunan jembatan vital tersebut dapat segera dimulai. “Kami sudah berkomunikasi dengan Perwakilan Kemenkeu Wilayah Kaltara. Mudah-mudahan, anggaran segera turun agar kita bisa memulai pembangunan di tahun 2026,” jelas Gubernur Zainal, menegaskan komitmen untuk percepatan proyek ini.

Rencananya, dana bantuan dari Kemenkeu ini akan difokuskan untuk membangun delapan hingga sembilan jembatan strategis di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Awalnya, usulan mencakup pembangunan Jembatan Binuang, namun Gubernur Zainal menjelaskan adanya penyesuaian. “Ada delapan hingga sembilan jembatan yang akan dibangun. Karena Jembatan Binuang yang saya usulkan ternyata sudah dianggarkan oleh Balai Jalan, maka dana ini kami alihkan untuk pembangunan di kawasan lain yang lebih membutuhkan di Krayan Nunukan,” paparnya, menjamin optimalisasi penggunaan anggaran.

Gubernur Zainal Paliwang menegaskan kembali prioritas ini dengan mengirimkan surat lanjutan kepada Kemenkeu, memastikan bahwa dana Rp 150 miliar tersebut akan sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan jembatan-jembatan baru di Krayan. Hal ini merespons kondisi geografis Krayan yang khas, di mana “banyak wilayah di Krayan terpisah oleh sungai-sungai besar tanpa akses jembatan yang memadai. Ini adalah kebutuhan mendesak khusus di Krayan,” ungkapnya, menyoroti urgensi proyek ini demi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas warga.

Orang nomor satu di Kaltara itu juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan jembatan ini sepenuhnya bersumber dari Kemenkeu, tanpa adanya kontribusi tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Meskipun demikian, mekanisme pengerjaan proyek ini masih dalam tahap finalisasi. “Kami belum tahu apakah anggarannya akan dikelola langsung oleh Provinsi atau oleh Balai Jalan Nasional. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan segera terealisasi dalam waktu dekat,” harapnya, menunjukkan transparansi dalam proses implementasi.

Dengan adanya dukungan finansial dari Kemenkeu ini, Gubernur Paliwang menaruh harapan besar agar persoalan konektivitas di daerah perbatasan, khususnya di Krayan, dapat segera teratasi secara menyeluruh. “Harapannya, konektivitas di Krayan dapat segera terwujud, membuka isolasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya, menekankan dampak positif yang diharapkan.

Dalam merespons kondisi geografis Krayan yang menantang, Pemprov Kaltara telah memilih jembatan Bailey sebagai solusi infrastruktur yang paling tepat. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan praktis, karena pembangunan jembatan Bailey tidak memerlukan alat berat untuk perakitannya. Ini akan sangat mempermudah proses pengiriman material dan konstruksi di medan sulit wilayah Krayan. “Desain sudah siap. Kami memutuskan untuk membangun jembatan Bailey karena relatif lebih mudah dan efisien,” tutup Gubernur Zainal, menyoroti pendekatan adaptif Pemprov dalam mewujudkan infrastruktur perbatasan ini.

Penulis: Desi Kartika Ayu Nuryana