Likuiditas Diguyur: Inflasi Mengintai? Dampak Purbaya dan BI

JogloNesia – JAKARTA — Laju inflasi Indonesia menjadi sorotan utama menyusul serangkaian kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang digulirkan sejak kuartal III/2025. Langkah ini melibatkan kebijakan suku bunga longgar dari Bank Indonesia (BI) dan injeksi likuiditas besar-besaran senilai Rp200 triliun ke Himbara (bank-bank milik negara) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025, disertai berbagai stimulus ekonomi. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah seberapa jauh stimulus ini akan memicu kenaikan harga-harga di pasar.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2025, inflasi tercatat sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara itu, secara tahunan (year on year/YoY), angka inflasi mencapai 2,65%. Untuk periode Januari-September 2025 (year-to-date/ytd), inflasi tahun berjalan berada pada level 1,82%. Angka-angka ini menjadi pijakan awal dalam menganalisis dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Menanggapi dinamika ini, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk., Faisal Rachman, memproyeksikan adanya deflasi bulanan sebesar 0,05% (month-to-month/MtM) pada Oktober 2025. Selain itu, ia memperkirakan inflasi tahunan akan sedikit melandai dari September 2025, menjadi 2,65% (year-on-year/YoY). Berdasarkan tren ini, Bank Permata tetap mempertahankan estimasi inflasi pada akhir 2025 di kisaran 2% hingga 2,5%, yang masih selaras dengan target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5% hingga 3,5%. Kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan yang ditempuh BI sejak akhir 2024 menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.

Faisal menilai, sinergi antara kebijakan ekspansif BI di sektor moneter dan langkah fiskal Menkeu Purbaya memang berpotensi menyumbang pada kenaikan inflasi, seiring dengan peningkatan suplai uang di perekonomian. Ia mengestimasi dampak dari ekspansi likuiditas ini terhadap inflasi berada dalam kisaran 0,3 hingga 0,5 poin persentase, seperti yang disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Jumat (31/10/2025).

Meski demikian, Faisal juga menekankan bahwa dampak dari limpahan likuiditas di sistem perekonomian terhadap inflasi kemungkinan akan terbatas. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu perekonomian Indonesia yang masih beroperasi di bawah output gap negatif, terkendalinya tekanan terhadap permintaan, serta potensi normalisasi harga emas seiring dengan membaiknya sentimen risiko pasar. “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” tegas Faisal, yang memiliki dua gelar Master dari National University of Singapore dan University of Edinburgh. Dengan pertimbangan ini, Bank Permata memperkirakan inflasi pada akhir 2025 akan berada di angka 2,33%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 1,57% pada periode yang sama tahun lalu. Prediksi ini juga mempertimbangkan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi akhir tahun, seperti melalui penawaran diskon tiket transportasi saat libur Natal dan Tahun Baru.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), David Sumual. Ia berpendapat bahwa ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini belum menunjukkan indikasi berdampak signifikan terhadap inflasi. Meskipun aktivitas belanja masyarakat diperkirakan membaik menjelang libur Natal dan Tahun Baru, David melihat bahwa kebijakan suku bunga yang longgar, injeksi Rp200 triliun ke Himbara, serta berbagai program stimulus lainnya belum akan memicu kenaikan harga yang berarti. “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil, sementara berbagai produk impor yang masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil cenderung turun,” jelas David kepada Bisnis, menguatkan argumennya.

Menurut David, kebijakan fiskal ekspansif dari Kemenkeu memang memiliki peran penting dalam menstabilkan perekonomian dan mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, ia menekankan bahwa sifat kebijakan-kebijakan ini masih bersifat sementara. Meskipun langkah-langkah fiskal tersebut dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (YoY) seperti yang diungkapkan Menkeu Purbaya, David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih akan berkisar di angka 5%. “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ‘emergency‘ ibarat kafein yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka menengah panjang,” pungkasnya, menyerukan strategi jangka panjang yang lebih kokoh.

Merespons berbagai spekulasi mengenai dampak kebijakan ekspansif terhadap inflasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa (28/10/2025) menegaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih tidak secara otomatis selalu memicu inflasi. Ia menjelaskan, fenomena demand-pull inflation—inflasi yang disebabkan oleh tingginya permintaan—tidak akan terjadi jika laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih di bawah potensi maksimalnya. Purbaya menilai, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini di angka 5% belum menyentuh level potensial tersebut.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu lebih lanjut menguraikan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi antara 6% hingga 7% dalam jangka pendek, sejalan dengan target ambisius 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini esensial untuk menyerap tenaga kerja usia produktif di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkas Purbaya, menekankan bahwa kondisi saat ini masih jauh dari risiko inflasi yang didorong permintaan, sekaligus menyoroti prioritas pemerintah pada percepatan pertumbuhan ekonomi.