JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto telah memicu gelombang kritik tajam. Lembaga kajian Public Virtue Research Institute (PVRI) bahkan mengecam keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar tersebut kepada mantan mertuanya sebagai skandal terbesar era Reformasi 1998.
Muhammad Naziful Haq, Direktur Eksekutif PVRI, menegaskan bahwa keputusan kontroversial tersebut mengabaikan suara penolakan dari masyarakat sipil, terutama para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama era Soeharto. Ia secara tegas menyatakan, “Keputusan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini lebih menyerupai pencucian dosa sejarah.” Pernyataan ini disampaikan Naziful dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 10 November 2025.
Naziful mengkritik keras bahwa para pejabat hanya mempertimbangkan kelayakan administratif dalam menganugerahkan gelar pahlawan Soeharto. Baginya, keputusan ini “cacat logika” karena kelayakan administratif sama sekali tidak berarti jika dibandingkan dengan segudang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi kolosal yang menandai masa pemerintahan Soeharto.
Lebih lanjut, PVRI menyoroti bahwa sosok Soeharto sudah bermasalah sejak awal kekuasaannya, yang disebut-sebut diraih melalui “rekayasa politik berdarah” pada tahun 1965. Fakta-fakta terkait peristiwa kelam tersebut, menurut PVRI, terdokumentasi jelas dalam karya-karya akademikus terkemuka seperti Benedict Anderson, Ruth McVey, dan John Roosa. Naziful bahkan menegaskan bahwa berbagai keburukan Soeharto merupakan “dosa yang tak bisa dimaafkan.” Ia menambahkan, “Elite menganggap publik tidak membaca dan menelisik ulang sejarah, sehingga seolah tidak bisa membedakan mana yang punya nilai teladan dan seolah semuanya bisa direkonsiliasi.”
Kekesalan Naziful semakin menjadi lantaran gelar pahlawan Soeharto ini justru mendapat dukungan luas dari elite politik hingga berbagai organisasi masyarakat keagamaan. “Dukungan itu menjadi keberpihakan yang tragis sekaligus bagian dari skandal politik terbesar era Reformasi,” tandasnya.
Di tengah kontroversi yang memanas, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 November 2025. Bersama Soeharto, ada sembilan nama lain yang juga menerima gelar kehormatan ini. Penetapan gelar dibacakan oleh Sekretaris Militer Wahyu Yudhayana, yang menyatakan bahwa pemberian gelar kepada kesepuluh nama tersebut, termasuk Soeharto, didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh ini adalah bentuk penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. Menurutnya, mereka adalah individu yang memiliki “jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara.” Prasetyo Hadi menambahkan, “Bagaimana kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.”
Menanggapi gelombang tuduhan dari masyarakat sipil terhadap mantan Presiden Soeharto, Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto, memberikan respons tenang. Tutut menyatakan bahwa pihak keluarga tidak merasa perlu membela diri terkait tudingan-tudingan tersebut. Ia percaya bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam melihat dan menilai jasa-jasa Soeharto. “Jadi, bisa melihat apa yang Soeharto lakukan, dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana,” ujarnya seusai upacara di Istana Negara. Tutut juga menambahkan bahwa adanya dukungan maupun penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada ayahnya adalah hal yang wajar. Mewakili keluarga, ia menegaskan tidak ada perasaan dendam atau kecewa atas penolakan tersebut.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mereka yang Gigih Menjadikan Soeharto Pahlawan Nasional
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Keputusan ini memicu kritik tajam, terutama dari Public Virtue Research Institute (PVRI), yang menyebutnya sebagai “skandal terbesar era Reformasi 1998” dan “pencucian dosa sejarah.” PVRI menyoroti bahwa penganugerahan gelar tersebut mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi kolosal yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto. Mereka juga menilai kelayakan administratif tidak sebanding dengan masalah sejarah Soeharto.
Di tengah kontroversi tersebut, penganugerahan gelar pahlawan nasional ini mendapat dukungan luas dari elite politik dan berbagai organisasi masyarakat keagamaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa gelar ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa luar biasa para pemimpin terdahulu. Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, merespons dengan tenang, menyatakan bahwa pihak keluarga tidak perlu membela diri dan menganggap adanya dukungan maupun penolakan sebagai hal yang wajar.