Geger PBNU: Syuriyah Minta Gus Yahya Mundur! Apa Alasannya?

PBNU Dilanda Konflik Internal: Gus Yahya Diminta Mundur dari Jabatan Ketua Umum

Gelombang internal tengah mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebuah perkembangan mengejutkan muncul, dengan adanya permintaan agar Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU.

Desakan ini mencuat sebagai kesimpulan dari rapat harian Syuriyah PBNU. Hasil pertemuan tersebut beredar luas di kalangan media dan media sosial, memicu perbincangan hangat. Dalam risalah rapat bertajuk “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tertulis bahwa rapat itu diselenggarakan di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.

Inti dari risalah tersebut memuat dua poin krusial. Pertama, “Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” demikian bunyi dokumen yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, pada Jumat, 21 November 2025.

Kedua, jika Gus Yahya tidak mengindahkan permintaan tersebut dalam kurun waktu tiga hari, Syuriyah PBNU mengancam akan memberhentikannya secara paksa dari posisi Ketua Umum.

Dua orang pengurus PBNU yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya pertemuan di Hotel Aston dan mengetahui hasil rapat tersebut. Namun, mereka menyarankan agar awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Syuriyah PBNU untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Surat risalah tersebut juga mengungkap bahwa rapat harian dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU. Para peserta rapat menilai bahwa kehadiran narasumber yang dianggap berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah mencoreng nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Lebih lanjut, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Menurut pandangan Syuriyah PBNU, penyelenggaraan AKN NU dengan menghadirkan narasumber kontroversial di tengah isu genosida yang dilakukan Israel, jelas melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya Pasal 8 huruf a, yang mengatur tentang pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.

Menanggapi isu ini, Bendahara PBNU, Sumantri Suwarno, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi terkait keputusan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, belum melakukan komunikasi dengan pihak PBNU.

“Kami harus menunggu konfirmasi langsung dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 21 November 2025.

Polemik ini bermula ketika PBNU mengundang peneliti Zionis, Peter Berkowitz, sebagai pembicara di AKN NU pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz dikenal sebagai penulis beberapa buku yang mendukung Israel, salah satunya berjudul ‘Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012)’ yang diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Dalam bukunya, Berkowitz membela Israel dari berbagai kritik hukum internasional, termasuk Goldstone Report dan insiden flotila Gaza.

Menanggapi kontroversi ini, Yahya Cholil Staquf mengaku tidak mengetahui bahwa Berkowitz selama ini dikenal sebagai pembela gerakan Zionis di Palestina. Selama lima tahun mengenal Berkowitz, ia mengklaim belum pernah membahas isu tersebut. “Jadi, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Gus Yahya menegaskan bahwa kedatangan Peter Berkowitz semata-mata untuk memberikan penjelasan mengenai konsep hak asasi manusia yang menjadi bidang penelitiannya. Ia juga menambahkan bahwa selama diskusi berlangsung, tidak ada satu kalimat pun yang menyinggung konflik Israel dan Palestina. “Lagi pula tidak mungkin kami mengkampanyekan Zionisme di masyarakat,” tegas Yahya.

Pilihan Editor: Isu Lama Sertifikasi Penceramah Agama Setelah Geger Elham Yahya