JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JogloNesia – , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurutnya, revisi ini akan memperjelas peran Bank Indonesia (BI) dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya meyakini bahwa UU P2SK yang direvisi akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan bank sentral dalam upaya mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan koordinasi yang lebih erat, tantangan mencapai target tersebut diharapkan bisa diatasi bersama.
Draf revisi UU P2SK, yang telah diharmonisasi di DPR, memang menunjukkan mandat yang lebih detail bagi BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Draf tersebut menegaskan bahwa BI, melalui berbagai kebijakannya, berkewajiban menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi perkembangan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat
Menkeu Purbaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), mengamati bahwa selama ini Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung bekerja dalam silo-silo kelembagaan masing-masing. Koordinasi yang lebih intensif sangat dibutuhkan.
Baca Juga: DPR Singgung Pergantian Sri Mulyani ke Purbaya di Balik Revisi UU PPSK
Revisi UU P2SK diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut, memungkinkan keempat institusi yang tergabung dalam KSSK untuk berkolaborasi lebih erat tanpa terhalang oleh batasan-batasan birokrasi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih terintegrasi dan efektif.
“Dengan adanya unsur tadi, kami bisa *overlap* ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya *concern* ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah,” ungkap Purbaya dalam acara *Financial Forum* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Rabu (3/12/2025).
Baca Juga: BI Jawab Kritik Purbaya soal SRBI Bikin Uang Beredar Tumbuh Melambat
Purbaya menjelaskan bahwa sebelumnya BI lebih fokus pada menjaga stabilitas nilai tukar dan harga. Sementara itu, OJK dan LPS juga berkutat pada area kewenangan masing-masing. Namun, dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, diperlukan dorongan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi fiskal.
Pengalaman ini dirasakan langsung oleh Purbaya saat masih menjabat sebagai Ketua LPS. Sebagaimana diketahui, ia baru dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu. Pengalaman ini memberinya perspektif baru tentang pentingnya koordinasi antar lembaga.
“Kalau kemarin-kemarin saya diskusi KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami. Kalau sekarang, daerah kami juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi,” tegasnya, menekankan urgensi pengesahan UU P2SK.
Purbaya mencontohkan kebijakan BI dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menurutnya menyebabkan pertumbuhan uang beredar (M0) melambat dari 13% pada September 2025 menjadi 7% pada Oktober. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Padahal, pada September lalu, pemerintah telah menginjeksi sistem keuangan dengan kas sebesar Rp200 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Akibat perlambatan pertumbuhan M0 pada Oktober, Purbaya memutuskan untuk memindahkan lagi Rp76 triliun dari kas pemerintah di BI ke Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jakarta.
Purbaya berpendapat bahwa sebagian besar dana terserap oleh SRBI, sehingga menyebabkan pertumbuhan *base money* melambat pada awal kuartal IV/2025. Dengan adanya revisi UU P2SK, ia berharap pemerintah dan BI dapat bekerja lebih transparan, terpadu, dan menyamakan visi dengan lebih cepat.
“Nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kami bisa samakan pandangan dengan lebih cepat,” pungkasnya, optimis dengan prospek koordinasi yang lebih baik di masa depan.