Menteri Filipina Mundur karena Banjir, DPR Sentil Menteri di Rapat dengan Raja Juli?

ANGGOTA Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, menyinggung soal pejabat di Filipina yang mengundurkan diri pasca-bencana banjir. Sindiran ini dilontarkan saat rapat kerja antara Komisi IV dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, membahas bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera.

Seperti diketahui, dua menteri di bawah pemerintahan Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., mengundurkan diri terkait investigasi dugaan korupsi besar dalam proyek infrastruktur pengendalian banjir.

“Saya pernah membaca, tanggal 18 November lalu, kabinet Presiden Ferdinand Marcos di Filipina menghadapi masalah banjir. Namun, dengan sikap gentleman, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi situasi tersebut,” ungkap Rahmat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Politisi dari PKS ini berpendapat bahwa tidak ada salahnya jika seorang menteri mengundurkan diri dari jabatannya, terutama jika merasa tidak mampu menangani bencana. “Menurut saya, itu adalah tindakan yang mulia,” tegas Rahmat.

Dalam rapat kerja tersebut, Rahmat Saleh juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengklaim adanya penurunan deforestasi di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Pesan yang kami tangkap setelah klaim penurunan itu justru menguatkan anggapan bahwa Kementerian Kehutanan masih belum menganggap deforestasi atau pembalakan hutan sebagai penyebab utama banjir,” imbuhnya.

Bencana ekologis banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera pada November 2025 lalu. Hingga saat ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berjuang untuk pulih.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 776 jiwa per Kamis pagi, 4 Desember 2025. Data ini bersumber dari Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pada pukul 06.48 WIB.

Laporan tersebut juga mencatat 564 orang hilang dan 2.600 orang mengalami luka-luka. Secara rinci, di Provinsi Aceh, korban meninggal mencapai 277 jiwa dan 193 orang masih dinyatakan hilang. Sementara di Sumatera Utara, 299 orang ditemukan meninggal dan 159 orang masih hilang. Di Sumatera Barat, tercatat 200 korban jiwa dan 212 orang belum ditemukan.

Bencana ekologis ini berdampak pada 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Sedikitnya 10.400 rumah dilaporkan rusak. Selain itu, 354 fasilitas umum, 9 fasilitas kesehatan, 213 fasilitas pendidikan, 132 rumah ibadah, 100 gedung atau kantor, serta 295 jembatan juga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.

Pilihan Editor: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Memitigasi Bencana saat Ada Peringatan Dini