Rp 29 Miliar untuk Selamatkan DAS Aceh, Sumut, Sumbar: Ini Kata Menhut!

KEMENTERIAN Kehutanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29 miliar untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Dana ini difokuskan untuk pemulihan lingkungan dan penanganan lahan kritis, yang diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama bencana.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran ideal untuk program rehabilitasi secara menyeluruh. Detail lengkap akan diumumkan dalam rapat berikutnya bersama Komisi IV DPR, yang diadakan pada Kamis, 4 Desember 2025.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa program rehabilitasi DAS ini menargetkan lahan kritis seluas 464.598 hektare di wilayah terdampak. Upaya pemulihan akan dilakukan melalui reboisasi di kawasan hutan dan pengembangan kebun bibit rakyat untuk area dengan peruntukan lain.

Anggaran sebesar Rp 29 miliar ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pembagian dana tersebut adalah sebagai berikut: Aceh (Rp 8,4 miliar), Sumatera Utara (Rp 11,5 miliar), dan Sumatera Barat (Rp 9,08 miliar).

Selain fokus pada pemulihan DAS, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari banjir besar yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.

Beberapa kebijakan strategis telah disiapkan, termasuk digitalisasi tata kelola kehutanan berbasis satu peta, yang ditargetkan rampung paling lambat Januari 2026. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Raja Juli Antoni menekankan pentingnya peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, masyarakat adat telah terbukti menjadi penjaga alam yang efektif di wilayah mereka. “Masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan,” tegasnya.

Terkait dengan bencana banjir di Sumatera, politikus dari Partai Solidaritas Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi 12 perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan. Penelusuran ini dilakukan setelah ditemukan indikasi aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.

“Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” jelasnya.

Dari hasil investigasi awal, ditemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli Antoni memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan segera dijalankan.

Ia menjelaskan bahwa banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan. Menurutnya, siklon tropis Senyar memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah mengalami kerusakan.

“Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air,” imbuhnya.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan dampak yang luas, terutama di Aceh yang terdampak hingga 18 kabupaten dan kota.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga Kamis, total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 2.600 orang mengalami luka-luka.

Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 70 titik banjir pada 31 DAS di Provinsi Aceh. Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa analisis citra satelit dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektar dari hutan menjadi non-hutan. Rinciannya adalah 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare, atau 7,1 persen dari total area terdampak.

Sementara itu, di Sumatera Utara, teridentifikasi 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektar, didominasi oleh area dengan peruntukan lain. Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare, atau 14,7 persen.

Di Sumatera Barat, tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektar, atau 7 persen dari total area terdampak.

Pilihan Editor: Cekak Anggaran Penanggulangan Bencana