JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Golongan Karya (Golkar) mengeluarkan sepuluh pernyataan politik usai menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025 di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Salah satunya, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” bunyi keterangan tertulis Partai Golkar yang diterima redaksi Kompas.tv, Minggu (21/12/2025).
Partai Golkar juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka pemilihan umum (pemilu), dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Ketum Golkar Bahlil Respons Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK: Kami Minta Kader Kerja Sesuai Aturan
Selanjutnya, Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari apa yang disebutnya sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” imbuh keterangan itu.
Partai Golkar juga menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kelima, Partai Golkar menegaskan, doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik.
Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar menyebut ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sebagaimana diarahkan dalam visi Asta Cita.
Tolak Hasil Musda, Kader Golkar Segel Kantor DPD
Partai Golkar juga menyoroti efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya setelah pemekaran provinsi.
Di samping itu, Rapimnas Golkar juga menyatakan “penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional.”
Terakhir, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Menurut keterangan tertulis tersebut, agenda utama Rapimnas I Partai Golkar adalah membahas antara lain organisasi, program prioritas partai, serta pernyataan politik.
“Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai menutup Rapimnas I Partai Golkar.
“Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke
depan,” katanya.
Bahlil Janji Tidak akan Gunakan Golkar untuk Urus Kepentingan Pribadi atau Usahanya