
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menargetkan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 37,1 triliun untuk 285 ribu unit. Dari jumlah itu, anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun, dan saldo awal 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk target FLPP sampai 350 ribu unit pada 2026. “Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP,” kata Heru di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.
Hingga 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp 33,6 triliun. Penyaluran dilakukan melalui 39 bank penyalur dengan rumah dibangun oleh pengembang 8.058 yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dari 401 kota atau kabupaten.
Heru menjelaskan, Bank BTN telah menyalurkan 128.608 unit rumah subsidi, BTN syariah (Bank Syariah Nasional) 59.463 unit, Bank BRI 31.645 unit, Bank BNI 14.179 unit, dan Bank Mandiri 10.591. Di samping itu, ada juga Bank Syariah Indonesia 4.062 unit, BPD Jawa Barat dan Banten 3.915 unit, BPD BJB Syariah 2.660 unit, BPD Sumsel Babel 2.430 unit, BPD Sumsel Babel Syariah 1.695 unit.
Dalam penyaluran FLPP 2026, BP Tapera telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur pada Selasa, 23 Desember 2025. Dari jumlah itu, bank himpunan milik negara sebanyak lima bank, empat bank swasta, dan 33 bank daerah. Dalam penandatanganan ini, ada perwakilan 11 bank secara luring dan sisanya daring.
Heru berharap penyaluran FLPP bisa meningkat pada tahun depan. “Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di 2026,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, BP Tapera menggandeng Asosiasi Pengembang Perumahan untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2026. Pada tahun ini, ada 22 asosiasi pengembang yang telah terlibat dalam program ini.
Pilihan Editor: Dilema Perluasan Sawah atau Penyediaan Rumah
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia