JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah konkret yang diharapkan adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di lingkungan kampus.
Dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar pada Selasa, 28 April 2026, Dadan menekankan bahwa keterlibatan kampus bukan hanya sekadar mendukung program pemerintah, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi dunia pendidikan. Ia mendorong perguruan tinggi untuk mengelola SPPG secara mandiri agar dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik langsung bagi mahasiswa.
Pilihan Editor: Biang Keladi Keracunan Makan Bergizi Gratis
Dadan memaparkan bahwa setiap SPPG memerlukan dukungan produksi pangan dalam skala besar. Sebagai gambaran, satu unit SPPG setidaknya membutuhkan 8 hektare lahan sawah untuk kebutuhan beras, serta 19 hektare lahan jagung yang dialokasikan untuk pakan ternak. Dari sisi pemenuhan protein hewani, satu SPPG memerlukan sekitar 4.000 ekor ayam petelur untuk memastikan ketersediaan telur bagi penerima manfaat setiap harinya.
Menurut Dadan, jika kampus mampu memproduksi bahan pangan tersebut secara mandiri, maka hal itu akan menciptakan integrasi antara kegiatan akademik dengan realitas di lapangan. “Saya kira kampus perlu memahami ini karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan jika memungkinkan, pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri,” ujar Dadan melalui keterangan persnya.
Lebih lanjut, SPPG dapat menjadi laboratorium hidup bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan riset serta inovasi di berbagai bidang. Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam seluruh rantai proses, mulai dari teknologi pertanian, teknik pengolahan pangan, hingga manajemen rantai pasok yang kompleks. Hal ini dinilai mampu memberikan pengalaman proyek nyata yang sangat berharga bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja.
Dadan menegaskan bahwa kehadiran SPPG di perguruan tinggi memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar menyediakan makanan. Program ini diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli utama bagi produk-produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat memainkan peran ganda sebagai institusi pendidikan sekaligus katalisator ketahanan pangan nasional.
Ringkasan
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengajak perguruan tinggi untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan kampus diharapkan tidak hanya sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengelolaan rantai pasok pangan. Melalui kemandirian produksi bahan pangan seperti beras, jagung, dan protein hewani, kampus dapat berperan sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia kebutuhan program MBG secara berkelanjutan.
Pembangunan dapur umum di lingkungan kampus juga diproyeksikan sebagai laboratorium hidup untuk riset dan inovasi di bidang pertanian serta manajemen pangan. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktik nyata dalam ekosistem nyata yang mencakup teknologi pengolahan hingga manajemen rantai pasok. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berfungsi ganda sebagai institusi pendidikan sekaligus katalisator bagi ketahanan pangan nasional.