LPEM UI Rekomendasikan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Ulang

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan rekomendasi krusial terkait kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026, para peneliti yang dipimpin oleh Jahen F. Rezki menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap program tersebut.

Evaluasi ini dinilai mendesak akibat adanya tekanan ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan masih terbatasnya bukti empiris mengenai dampak ekonomi jangka panjang dari program MBG menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mendesak perlunya evaluasi dan realokasi anggaran guna menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.

Berdasarkan data laporan tersebut, alokasi anggaran untuk program MBG pada 2026 mencapai angka fantastis, yakni Rp 335 triliun, atau sekitar 10,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sebagai perbandingan, nilai tersebut jauh lebih besar daripada proyeksi anggaran untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika pemerintah menyalurkan BLT sebesar Rp 500 ribu per bulan selama delapan bulan kepada rumah tangga menengah ke bawah hingga persentil pendapatan ke-50, anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 140,7 triliun.

LPEM FEB UI menyoroti bahwa anggaran BLT tersebut hanya mencakup setengah dari alokasi MBG, bahkan lebih rendah dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 381,3 triliun. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya penetapan sasaran kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara serta risiko efek ganda dari lonjakan harga minyak dunia.

Prioritas utama pemerintah seharusnya tertuju pada perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan guna menjaga daya beli rumah tangga, sekaligus meminimalkan penyaluran subsidi yang salah sasaran. Peneliti menyarankan agar subsidi diberikan melalui mekanisme BLT yang lebih tepat sasaran, dengan dukungan sistem pendataan penerima manfaat yang terintegrasi dan lebih mutakhir. Langkah ini dinilai memiliki preseden kuat, merujuk pada keberhasilan kebijakan pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial pada tahun 2022 lalu.

Di sisi lain, laporan tersebut tidak menampik adanya kontribusi positif dari program MBG terhadap sektor ekonomi tertentu. Program ini tercatat menjadi salah satu penopang pertumbuhan sektor peternakan yang mencapai 7,78 persen secara year on year pada triwulan IV 2025, karena efektif menyerap hasil produksi telur dan ayam broiler di pasar domestik.

Tidak hanya itu, program MBG juga turut memberikan dorongan pada sektor properti. Tercatat pertumbuhan kredit properti mencapai 8,57 persen secara year on year pada triwulan IV 2025, yang salah satunya didorong oleh aktivitas pembangunan dapur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Pilihan Editor: Buat Apa Pusat Komando Proyek MBG