Produksi Telur Melimpah, Peternak Keluhkan Rendahnya Serapan Program MBG

Sekitar 200 peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam wadah Rumah Bersama mendeklarasikan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada telur nasional sejak 2024. Produksi telur dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan, bahkan peternak rakyat secara mandiri telah memperluas lahan dan menambah populasi ternak mereka.

Namun, di balik capaian swasembada tersebut, para peternak menyoroti absennya peran negara dalam menjaga stabilitas pasar. Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menegaskan hal ini dalam Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Mei 2026. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di tingkat peternak.

Para peternak menilai kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa dibarengi regulasi stabilisasi harga dan serapan pasar justru memicu ketimpangan. Mereka khawatir lonjakan produksi akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola sektor perunggasan.

Harapan sempat disematkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor penyerap produksi telur. Sayangnya, realisasi di lapangan jauh dari ekspektasi dengan tingkat serapan yang dilaporkan hanya sekitar satu persen. Terkait alasan teknis kebosanan konsumsi telur pada anak sekolah, para peternak menilai argumen tersebut tidak tepat dan kurang bertanggung jawab.

Tekanan ekonomi bagi peternak kian nyata dengan anjloknya harga telur di kandang menjadi Rp 21.000 per kilogram, jauh di bawah harga normal Rp 26.500. Kondisi ini diperburuk oleh melambungnya biaya pakan dan jagung yang menembus Rp 6.700–Rp 7.100 per kilogram. Kombinasi harga jual yang jatuh dan biaya produksi yang tinggi membuat margin keuntungan peternak tergerus hingga berada di titik rawan.

Yudianto menekankan bahwa swasembada sejati adalah soal kedaulatan pangan yang harus dibarengi dengan perlindungan bagi peternak rakyat, bukan hanya berpihak pada pemodal besar. Pengurus PINSAR Petelur Nasional, Suwardi, menambahkan bahwa rendahnya serapan telur dalam program MBG serta penurunan daya beli masyarakat telah menyebabkan penumpukan stok yang memicu keterpurukan harga.

Dalam pemenuhan protein anak bangsa, telur sebenarnya menjadi opsi yang paling mudah dan ekonomis. Namun, Suwardi menyesalkan ketidaksiapan dalam eksekusi program tersebut di lapangan. Padahal, peternak sangat bergantung pada program pemerintah untuk menyerap surplus produksi yang mencapai 18 ribu ton atau sekitar 280 juta butir per hari, sementara realisasi serapan MBG baru mencapai 70 juta butir.

Guna mengatasi persoalan ini, para peternak mendorong adanya diversifikasi penyerapan, seperti intervensi gizi bagi ibu hamil dan program penanganan stunting. Mereka juga mendesak pemerintah agar meningkatkan frekuensi konsumsi telur dalam program MBG menjadi dua hingga tiga kali dalam seminggu untuk menjaga harga acuan di kisaran Rp 25.000–Rp 26.500 per kilogram.

Lebih jauh, para peternak menyerukan penataan ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir. Mereka menuntut pembatasan peran integrator besar agar peternak rakyat tetap menjadi tulang punggung dengan porsi dominan sebesar 98 persen, sementara integrator hanya berperan sebagai penyeimbang sebanyak 2 persen.

Terkait isu impor, peternak menegaskan bahwa produksi nasional sudah mencukupi kebutuhan domestik. Persoalan disparitas pasokan di daerah terpencil menurut mereka bukan disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan lemahnya koordinasi dan kemauan politik (political will) dalam mendistribusikan telur dari wilayah surplus ke wilayah yang kekurangan. Dengan manajemen distribusi yang tepat, mereka yakin tidak ada urgensi untuk melakukan impor telur.

Pilihan Editor: Buat Apa Pusat Komando Proyek MBG