JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 berada di kisaran 5,25 hingga 5,35 persen. Data resmi mengenai kinerja ekonomi tersebut dijadwalkan akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei mendatang.
Dalam laporan bertajuk Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang diterbitkan pada 29 April 2026, CORE menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ini terutama ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta belanja pemerintah pusat. Meski demikian, untuk keseluruhan tahun 2026, CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,9 hingga 5,1 persen.
Tantangan Inflasi dan Daya Beli
CORE menyoroti bahwa meski konsumsi rumah tangga tumbuh kuat di awal tahun, tren tersebut diprediksi akan melandai pada kuartal berikutnya. Risiko pelemahan ini dipicu oleh potensi kenaikan inflasi akibat lonjakan biaya produksi. Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi katalis utama yang dapat mendongkrak biaya produksi domestik dan menekan daya beli masyarakat.
Tekanan inflasi ini tergolong sebagai cost-push inflation atau inflasi akibat gangguan suplai. Beberapa indikatornya meliputi kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg sebesar 18 persen, lonjakan harga plastik akibat naiknya harga nafta, serta kenaikan harga minyak goreng yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga kelas menengah.
Dinamika Investasi dan Tekanan Fiskal
Dari sisi investasi, PMTB menunjukkan kinerja ekspansif di kuartal I 2026, yang didorong oleh tingginya impor produk penunjang mesin dan perlengkapan. Namun, CORE memperingatkan bahwa prospek ini bisa meredup di kuartal berikutnya akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.
Situasi global tersebut juga memberikan tekanan berat pada APBN. Konflik di sekitar Selat Hormuz menyebabkan beban subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) membengkak drastis. Hingga Februari 2026, realisasi subsidi BBM tercatat mencapai Rp 51,5 triliun, melonjak 382,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan tren konflik yang masih berlanjut, posisi fiskal semakin teruji mengingat kalkulasi CORE menyebutkan APBN hanya mampu mengakomodasi harga minyak rata-rata US$ 90 per barel dengan asumsi nilai tukar Rp 17.000 per dolar AS.
Akibat peningkatan belanja negara sebesar 31 persen secara tahunan, defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB. Angka ini tercatat sebagai defisit tertinggi untuk periode serupa dalam lima tahun terakhir.
Optimisme Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan pandangan optimistis. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal pertama, melampaui capaian kuartal sebelumnya sebesar 5,39 persen.
Pandangan serupa datang dari Menteri Keuangan Juda Agung. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan sebesar 5,5 persen pada triwulan pertama didasarkan pada keyakinan terhadap peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak.
Pilihan Editor: Antara Defisit dan Pertumbuhan Setelah Belanja Negara Diubah
Ringkasan
CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai kisaran 5,25 hingga 5,35 persen yang didorong oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, dan belanja pemerintah. Meskipun angka tersebut menunjukkan performa solid, CORE memperingatkan adanya risiko pelandaian daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dari kenaikan biaya produksi dan harga komoditas global.
Tantangan ekonomi lainnya muncul dari gejolak geopolitik di Timur Tengah yang meningkatkan beban subsidi BBM dalam APBN hingga mencapai defisit sebesar 0,93 persen dari PDB. Meski CORE memberikan catatan waspada, pemerintah tetap optimistis bahwa ekonomi nasional mampu tumbuh hingga 5,5 persen pada triwulan pertama berkat proyeksi peningkatan pendapatan dari sektor pajak.