JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JogloNesia – Ketegangan di jalur maritim strategis kembali memanas setelah seorang anggota parlemen senior Iran mengeluarkan peringatan keras terkait rencana keterlibatan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pihak Iran menegaskan bahwa campur tangan Washington dalam pengelolaan pelayaran di wilayah tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, menyampaikan penolakan tegas atas peran yang diusulkan oleh pihak Amerika Serikat. Melalui unggahan di platform X, Azizi menegaskan bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan berada di bawah kendali atau pengelolaan dari gagasan yang ia sebut sebagai “unggahan khayalan” Donald Trump.
“Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan kami anggap sebagai pelanggaran gencatan senjata,” tegas Azizi. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh skenario saling menyalahkan yang mungkin dibangun oleh pihak lain.
Pernyataan bernada ancaman ini muncul sebagai respons langsung atas komentar Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5). Sebelumnya, Trump menyatakan melalui platform Truth Social bahwa Washington berencana mengambil langkah untuk memandu kapal-kapal yang terjebak agar bisa keluar dengan aman dari jalur perairan terbatas di Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa langkah tersebut merupakan bentuk “gestur kemanusiaan” yang ditujukan untuk membantu negara-negara netral yang tidak terlibat dalam konflik antara AS-Israel dan Iran. Trump meyakini bahwa inisiatif tersebut akan memberikan dampak positif bagi stabilitas di Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat itu sendiri.
Proposal 14 Poin Iran untuk Akhiri Perang dan Respons Trump di Tengah Kebuntuan Negosiasi Damai AS-Iran
Meski Washington mengklaim tindakan tersebut didasari oleh niat baik, respons keras dari otoritas Iran menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam terkait kedaulatan wilayah perairan. Hingga saat ini, kebuntuan diplomatik antara kedua negara masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan navigasi di salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia tersebut.
Ringkasan
Iran menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk mengelola pelayaran di Selat Hormuz merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Ibrahim Azizi, pejabat parlemen Iran, menolak keras campur tangan Washington dan menegaskan bahwa wilayah tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Iran, bukan kendali Amerika Serikat.
Respons ini muncul setelah Donald Trump mengusulkan inisiatif untuk memandu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz sebagai tindakan kemanusiaan. Namun, perbedaan pandangan yang tajam antara kedua negara terkait kedaulatan perairan ini tetap memicu kebuntuan diplomatik di salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia.