BI Luncurkan GPIPS: Jurus Baru Tekan Inflasi Pangan 2026

JAKARTA – Bank Indonesia (BI), bersama pemerintah pusat dan daerah, hari ini, Rabu (13/5/2026), meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini merupakan penguatan signifikan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah berjalan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Peluncuran GPIPS dilaksanakan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, meliputi risiko cuaca ekstrem serta isu distribusi dan produktivitas pangan. Melalui GPIPS, upaya pengendalian inflasi pangan kini diselaraskan dengan agenda prioritas pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial yang kokoh.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menjelaskan bahwa implementasi GPIPS 2026 akan bertumpu pada empat pilar strategi utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Implementasi GPIPS 2026 sangat difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Aida dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra sejak Februari lalu, kemudian dilanjutkan di wilayah Jawa sebagai acara peluncuran nasional. Program serupa rencananya akan bergulir di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi-Maluku-Papua, dengan penyesuaian strategi sesuai karakteristik inflasi masing-masing daerah.

Bank Indonesia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program strategis. Program-program ini mencakup pengembangan kerja sama antardaerah, baik intra-maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian, khususnya pada tahapan pascapanen.

Selain peluncuran GPIPS, agenda ini juga menjadi momen penting dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah.

Untuk jangka pendek, kesepakatan yang dicapai berfokus pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis. Dukungan diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, penyaluran pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga penguatan rantai distribusi pangan.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional. Fokus utama meliputi perbaikan jaringan irigasi dan sistem pompanisasi, peningkatan inovasi dan korporatisasi di sektor pertanian, serta penguatan neraca pangan nasional secara keseluruhan.

Bank Indonesia mencatat bahwa berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan secara konsisten bersama TPIP dan TPID hingga saat ini telah berhasil menjaga stabilitas harga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara year on year. Lebih lanjut, inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) berada di kisaran 3,37 persen year on year, masih sesuai dengan sasaran rentang 3,0 persen hingga 5,0 persen.

Ke depannya, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Upaya ini mencakup peningkatan produksi pangan guna memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan, demi menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.