Prabowo Umumkan Program 100 GW Tenaga Surya RI dalam 3 Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi perombakan arsitektur energi di kawasan ASEAN dalam pidatonya di forum regional. Ia menyoroti bahwa gangguan pada rantai pasok global kini menjadi tekanan nyata bagi ketahanan energi negara-negara anggota ASEAN, sehingga langkah diversifikasi yang bersifat segera tidak lagi bisa ditunda.

Berbicara dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5), Presiden Prabowo memaparkan komitmen nyata Indonesia dalam transisi energi. Indonesia tengah menjalankan program ambisius untuk membangun infrastruktur energi surya berkapasitas 100 gigawatt yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan. Selain energi surya, pengembangan bioenergi serta percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi pilar utama dalam strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi.

Selain isu energi, Presiden juga menekankan vitalnya menjaga keamanan jalur perdagangan maritim di kawasan ASEAN. Menurutnya, stabilitas perairan merupakan kunci utama guna mencegah krisis pangan dunia, mengingat posisi strategis kawasan tersebut bagi distribusi kebutuhan pokok global.

“Setiap gangguan di perairan kita tidak hanya mendestabilisasi rantai pasokan global, tetapi juga mengganggu sistem pasokan pangan,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa dampak sekecil apa pun di jalur maritim ASEAN akan berimplikasi luas terhadap stabilitas ekonomi internasional.

Ketahanan Pangan dan Ancaman El Nino

Dalam menghadapi ancaman ekstrem El Nino, Presiden Prabowo mendesak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama teknologi serta mempererat pertukaran data informasi pangan. Baginya, sektor pertanian memiliki peran yang sangat krusial, sehingga tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau pihak swasta.

Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah karena menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan hidup rakyat. Ia menyatakan bahwa kemandirian pangan berbasis lokal harus diutamakan sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan nasional.

“Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal. Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta. Pertanian terlalu penting bagi kedaulatan bangsa,” tegas Presiden.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi utama kemerdekaan sebuah negara. Tanpa ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas politik dan perdamaian di kawasan akan sulit dicapai. “Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian,” pungkasnya.