Utang RI Nyaris Tembus Rp10.000 Triliun, Pemerintah Hadapi Tekanan Fiskal Baru

JAKARTA – Posisi utang pemerintah Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan hingga mendekati angka Rp10.000 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026.

Kondisi ini mulai memicu kekhawatiran mengenai tekanan fiskal serta ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah situasi ekonomi global yang menantang, terutama dengan tingginya suku bunga internasional.

Dominasi Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi penyumbang terbesar dalam portofolio utang pemerintah, yakni mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22% dari total utang. Sementara itu, sisanya sebesar Rp1.267,52 triliun berasal dari instrumen pinjaman. Besarnya porsi SBN mencerminkan ketergantungan pembiayaan APBN yang cukup signifikan terhadap pasar keuangan domestik.

Beban Utang Negara Makin Berat, Ekonom Peringatkan Ruang Fiskal Menyempit

Jika dilihat dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), posisi utang pemerintah berada di level 40,75%. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, para ahli menilai tekanan terhadap fiskal mulai terasa.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur. “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Namun, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa fokus utama tidak hanya terletak pada nominal utang semata. Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan menjaga kesehatan APBN dalam jangka menengah menjadi faktor yang jauh lebih krusial.

“Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, melainkan tren kenaikan utang, beban bunga, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membayarnya,” ujar Rizal.

Suku Bunga Global Tinggi, Waspada Risiko Biaya Utang Membengkak di 2026-2027

Rizal menjelaskan bahwa kenaikan pembayaran bunga utang berisiko menyedot anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk belanja produktif. Hal ini diperburuk oleh kondisi suku bunga global yang masih tinggi serta penguatan dolar AS, yang membuat biaya pembiayaan utang menjadi jauh lebih mahal.

Tekanan semakin terasa dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.400 per dolar AS. Kondisi ini meningkatkan risiko pengelolaan utang, khususnya bagi utang yang berdenominasi valuta asing. Selain itu, kenaikan imbal hasil atau yield SBN memperbesar risiko refinancing atau pembiayaan ulang utang, di mana pemerintah mungkin harus menerbitkan utang baru dengan bunga yang lebih tinggi guna menutup utang lama yang jatuh tempo.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti bahwa lembaga pemeringkat internasional mulai memantau rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara yang kini mendekati level kewaspadaan. “Jika penerimaan negara tidak tumbuh lebih cepat dibanding utang dan bunga, maka tekanan terhadap APBN akan semakin berat,” tegasnya.

Kurs Rupiah Tertekan, Beban Utang Kian Berat

Sebagai langkah mitigasi, ia menekankan bahwa setiap tambahan utang harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendongkrak penerimaan negara melalui peningkatan rasio pajak atau tax ratio. Tanpa peningkatan produktivitas ekonomi dan penerimaan negara, risiko fiskal jangka menengah diprediksi akan terus membayangi ekonomi Indonesia.