Anggaran Miliaran untuk Sepatu dan Bingkai Foto Sekolah Rakyat Dinilai Janggal

Dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up pada program Sekolah Rakyat kini menjadi sorotan tajam di media sosial. Kecurigaan muncul setelah ditemukan perbedaan harga yang signifikan antara barang yang dianggarkan dalam program tersebut dengan harga pasar yang wajar. Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan kajian mendalam untuk memetakan titik kerawanan korupsi dalam proses bisnis program tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memotret realisasi di lapangan serta mengidentifikasi area yang rentan terhadap penyimpangan. Menurutnya, proses audit bertujuan untuk memastikan di mana saja celah yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dalam implementasi program pemerintah ini.

Praktik penggelembungan anggaran bukanlah hal baru, namun menjadi perhatian khusus karena menyasar program prioritas pemerintah. Penelusuran oleh BBC News Indonesia bersama sejumlah lembaga antikorupsi menemukan ketidakwajaran pada daftar barang yang tertera di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Inaproc.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti lemahnya pengawasan dalam sistem pengadaan saat ini. Ia menilai bahwa seringkali harga yang ditawarkan penyedia di e-katalog jauh melampaui harga di pasar daring (e-commerce). Sayangnya, ketika kementerian atau lembaga daerah melakukan pembelian dengan harga tinggi tersebut, mekanisme pengawasan dan penindakan seringkali tidak berjalan efektif.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan klarifikasi bahwa harga sepatu yang ramai dibicarakan merupakan estimasi tahap perencanaan sebesar Rp500.000 hingga Rp700.000. Ia mengklaim harga realisasinya berada di kisaran Rp250.000 hingga Rp640.000, yang sudah termasuk kaos kaki. Saifullah menambahkan bahwa pengadaan sepatu untuk program ini bersifat desentralisasi, di mana anggaran diberikan langsung ke sekolah untuk dibelanjakan secara mandiri. Namun, pernyataan ini kontradiktif dengan temuan di lapangan karena penyedia sepatu sudah ditentukan di tingkat pusat.

Klaim tersebut dibantah oleh pemilik brand sepatu Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, yang mengaku tidak pernah terlibat dalam program ini. Harga ritel sepatu miliknya pun jauh lebih murah, yakni hanya dibanderol Rp179.900. Menindaklanjuti kegaduhan ini, Menteri Sosial dijadwalkan untuk menemui pimpinan KPK guna memberikan penjelasan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa di instansinya.

Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII) memperingatkan bahwa pembiaran terhadap indikasi ini dapat memicu normalisasi praktik korupsi yang dibalut prosedur administratif yang tampak sah. Baginya, masalah ini bukan sekadar inefisiensi, melainkan pergeseran berbahaya yang mengancam integritas anggaran publik. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung hingga saat ini belum memberikan respons mengenai potensi tindak lanjut hukum atas dugaan tersebut.

Temuan dalam Sistem Pengadaan Sekolah Rakyat

Penelusuran pada sistem Inaproc untuk tahun anggaran 2026 mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial memiliki 3.645 paket pengadaan senilai Rp2,85 triliun, di mana 933 paket di antaranya telah terealisasi senilai Rp336,9 miliar. Meskipun sepatu belum ditemukan dalam data realisasi 2026, ditemukan pengadaan kaos kaki senilai Rp2,42 miliar, yang membantah klaim bahwa kaos kaki sudah satu paket dengan sepatu.

Ketidakwajaran harga juga ditemukan pada berbagai barang lainnya. Sebagai contoh, pengadaan drone dengan anggaran Rp4,03 miliar memiliki selisih harga mencapai Rp7 juta per unit dibandingkan harga toko resmi. Demikian pula dengan pengadaan mesin cuci, bingkai foto presiden dan wakil presiden, hingga jam dinding yang nilainya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran.

Kondisi ini diperparah dengan pola pengadaan yang beralih dari sistem tender ke e-purchasing. Wana Alamsyah dari ICW menekankan bahwa meski fitur negosiasi tersedia dalam sistem tersebut, kementerian seringkali membiarkan harga tetap tinggi tanpa melakukan tawar-menawar. Data KPK menunjukkan bahwa sepanjang 2004 hingga 2025, korupsi pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua kasus terbanyak setelah suap dan gratifikasi.

Para ahli mendesak KPK dan Kejaksaan untuk melakukan langkah proaktif melalui audit menyeluruh dan pendekatan follow the money. Tanpa pengawasan ketat, program yang ditujukan bagi kelompok rentan ini berisiko kehilangan substansi manfaatnya dan hanya menjadi lahan bagi praktik korupsi terselubung. Kegagalan dalam menjaga transparansi pengadaan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan dana rakyat.

Baca juga:

• BGN anggarkan tablet hingga semir sepatu senilai miliaran rupiah
• Kepala BGN klaim nilai pengadaan ribuan motor listrik di bawah harga pasar
• Rencana pemerintah bangun Sekolah Rakyat – Buang-buang duit dan buka celah korupsi
• Kemensos beli 15.000 laptop untuk Sekolah Rakyat – Pengadaan paling empuk bagi praktik korupsi
• Sekolah Rakyat dimulai 14 Juli – Sekolah untuk bangun peradaban, tapi membuatnya gegabah dan minim kajian
• Kampus diminta terlibat aktif bangun dapur MBG, bagi-bagi proyek?
• Gaduh impor mobil India untuk Koperasi Merah Putih di kalangan pejabat tinggi
• Ketika rakyat dan pemerintah sama-sama dalam mode bertahan – Ekonomi tidak baik-baik saja
• Sekolah di tengah pandemi Covid-19: Sekolah misbar jadi solusi di tengah lockdown
• Kompleks SD di Makassar disegel dan seribu murid dirumahkan
• Satu tahun MBG: Seratusan yayasan mitra MBG terafiliasi dengan orang dekat pejabat
• Polri kelola lebih dari 1.000 SPPG – Apa dampak penegak hukum jadi eksekutor program pemerintah?
• APBN 2026: Defisit Rp689,1 triliun – Tingkatkan penerimaan, pajak kelas atas belum tergarap