BPH Migas Genjot Distribusi CNG Melalui Jaringan Pipa Gas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menggenjot pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) berbasis pipa serta mempercepat pengembangan mini-Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor rumah tangga. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret guna menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang kian membebani anggaran negara.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjelaskan bahwa diversifikasi energi melalui CNG dan mini LNG akan memberikan pilihan lebih luas bagi masyarakat di luar LPG bersubsidi. Selain meningkatkan efektivitas distribusi gas, inisiatif ini sejalan dengan target pemerintah dalam melakukan transisi menuju energi yang lebih bersih, aman, dan efisien. Hal tersebut disampaikan Fathul dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Saat ini, kebutuhan energi rumah tangga Indonesia masih sangat bergantung pada LPG bersubsidi, dengan angka impor yang mencapai sekitar 81 persen dari total kebutuhan nasional. Fathul menambahkan, pemanfaatan CNG sebenarnya telah teruji di sektor komersial seperti hotel dan restoran. Pemerintah pun telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yakni pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga hingga 350 ribu sambungan pada tahun 2029.

Guna mengejar target tersebut, BPH Migas mendorong percepatan regulasi pembangunan stasiun induk CNG (mother station) dan terminal mini LNG agar iklim investasi semakin kondusif. Fathul juga menekankan pentingnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, kita bisa melakukan konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi stasiun induk. Sementara itu, penyaluran jargas non-pipa dapat memanfaatkan teknologi mini LNG,” ujar Fathul.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan agar CNG dapat mulai menggantikan LPG untuk kebutuhan rumah tangga paling lambat Agustus 2026. Berdasarkan kalkulasi Kementerian ESDM, substitusi ini berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam keterangannya pada 5 Mei 2026, menyatakan bahwa dengan harga jual yang setara dengan LPG 3 kilogram, negara tetap bisa menghemat 30 persen biaya karena nilai subsidi CNG jauh lebih rendah. Mengingat beban subsidi LPG saat ini mencapai Rp 80,3 triliun per tahun, langkah ini dinilai sangat krusial untuk memperbaiki kesehatan fiskal negara.

Terkait perbedaan teknis, meskipun keduanya merupakan bahan bakar gas, CNG dan LPG memiliki karakteristik yang berbeda. CNG berasal dari gas alam yang didominasi metana dan dikompresi pada tekanan tinggi tanpa mengubah bentuknya menjadi cair. Sebaliknya, LPG merupakan hasil olahan minyak bumi atau gas alam berupa propana dan butana yang dicairkan agar lebih mudah disimpan dalam tabung.

Selama ini, LPG dianggap lebih praktis untuk rumah tangga karena distribusinya yang mudah dalam bentuk cair. Namun, Laode menegaskan bahwa distribusi CNG ke depan tidak harus selalu bergantung pada jaringan pipa. CNG dapat disalurkan menggunakan tabung bertekanan tinggi yang dirancang dengan material khusus.

Dari sisi keamanan, teknologi tabung CNG telah berkembang hingga generasi keempat dan dinilai sangat andal. Laode memastikan bahwa teknologi ini sudah melalui proses paten dan pengujian yang ketat. “Yang paling penting sudah dipatenkan. Saya targetkan dalam tiga bulan sudah mendapatkan paten, jadi bukan sekadar merangkai tabung baru,” tutup Laode.

Pilihan Editor: Seberapa Rumit CNG Menggantikan Elpiji untuk Rumah Tangga