Transformasi Badan Gizi Nasional Menjadi Lembaga Strategis yang Berpengaruh

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjadi pusat perhatian publik di tengah berjalannya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski lembaga ini baru berusia sekitar 1,5 tahun, sepak terjangnya dalam mengawal program prioritas pemerintah kerap memicu diskusi hangat di berbagai kalangan.

Dalam sidang kabinet pada 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap program MBG. Di hadapan para menterinya, Presiden mengeklaim tingkat keberhasilan program mencapai 99,99%, dengan rincian terdapat sekitar 200 kasus keracunan dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat. Meskipun merasa kebijakan ini hampir sempurna, Presiden tetap mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, lantas disebut oleh Presiden. “Saya hargai karena Kepala BGN dan seluruh jajarannya mengatakan sasaran kita adalah nol penyimpangan, nol kesalahan. Kita mengerti ini tidak mudah,” ujar Presiden Prabowo. Sepanjang tahun implementasinya, BGN memang terus menjadi sorotan, mulai dari isu keracunan makanan, variasi menu, hingga polemik belanja barang yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan gizi.

Mirah Mahaswari, pengajar ilmu politik dari Universitas Udayana yang juga kandidat doktor di Monash University, menyebut BGN sebagai instrumen politik utama dalam pemerintahan Prabowo. Menurutnya, BGN bukan sekadar kendaraan untuk merealisasikan MBG, melainkan alat konsolidasi politik yang krusial karena keberhasilan program ini sangat menentukan legitimasi pemerintah.

Pandangan senada disampaikan oleh pakar ekonomi dan ketahanan pangan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah. Ia menilai BGN memiliki kewenangan yang sangat luas atau sering disebut sebagai unlimited power berkat dukungan besar dari pemerintah. Meski istilah tersebut hanyalah kiasan, Isnawati menekankan bahwa BGN memang memiliki ruang gerak yang sangat longgar dalam merumuskan kebijakan operasionalnya.

Akar Pembentukan dan Visi BGN

BGN dibentuk melalui peraturan presiden (Perpres) di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan tugas utama mencakup tata kelola, penyediaan, hingga penyaluran gizi nasional. Setelah dilantik, Kepala BGN Dadan Hindayana, seorang akademisi dari IPB, sempat mengakui tantangan awal lembaga tersebut yang bahkan belum memiliki kantor tetap.

Kehadiran BGN tidak terlepas dari janji kampanye Prabowo-Gibran dalam dokumen Asta Cita yang menjanjikan makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Saat debat capres Februari 2024, Prabowo menekankan bahwa program ini merupakan upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memerangi kemiskinan.

Secara operasional, BGN mengandalkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai dapur penyedia makanan. Hingga April 2026, tercatat lebih dari 27.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia. Dari sisi pendanaan, anggaran BGN melonjak drastis dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp268 triliun pada 2026, menjadikannya salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di tanah air.

Sorotan Terhadap Transparansi dan Pengawasan

Kekuatan BGN yang sangat besar di mata para peneliti memunculkan tantangan baru, terutama terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa. Riset dari Transparency International Indonesia (TII) menyoroti bahwa sebagian besar pengadaan dilakukan melalui e-purchasing, sementara lelang terbuka masih minim. Publik juga sempat mengkritik pengadaan barang senilai Rp6,31 triliun yang mencakup item di luar kebutuhan gizi, seperti semir sepatu, ikat pinggang, dan handuk.

Terkait kekhawatiran adanya kepentingan politik, Mirah Mahaswari menyoroti banyaknya pejabat berlatar belakang militer dan kepolisian di jajaran BGN. Menurutnya, penempatan figur berlatar belakang keamanan ini bertujuan untuk memastikan kontrol yang kuat dan mobilisasi yang disiplin dalam skala program yang masif.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, pihak BGN menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan BPKP untuk memastikan transparansi. Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa BGN memiliki Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta kanal pengaduan resmi bernama Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127 yang siap melayani aspirasi masyarakat selama 24 jam.

Kebutuhan Evaluasi Mendesak

Di balik ambisi besarnya, program MBG masih menghadapi tantangan serius. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hampir 34.000 pelajar mengalami keracunan sepanjang awal 2025 hingga April 2026. Isnawati Hidayah dari CELIOS berpendapat bahwa pemerintah perlu segera merombak desain program agar lebih tepat sasaran, misalnya dengan memfokuskan bantuan kepada kelompok ekonomi tidak mampu dan memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada alih-alih terus memperluas jaringan SPPG yang kompleks.

Dengan skala fiskal yang luar biasa besar, integritas dan akuntabilitas BGN menjadi taruhan bagi masa depan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Evaluasi mendalam dan perbaikan sistem pengawasan dinilai menjadi syarat mutlak agar program ini dapat mencapai tujuan utamanya, yakni menuntaskan masalah gizi, bukan sekadar menjadi ambisi politik penguasa.