JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan skema baru dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap guna memastikan transisi yang mulus bagi para pelaku usaha.
Pada tahap pertama yang dimulai 1 Juni 2026 hingga tiga bulan ke depan, proses transaksi ekspor masih akan dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir dengan pembeli (buyer) di luar negeri. Meski demikian, Danantara Sumberdaya Indonesia akan berperan penting dalam melakukan dokumentasi setiap transaksi. Airlangga menegaskan dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5), bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah periode tiga bulan tersebut berakhir.
Memasuki tahap kedua pada 1 September 2026, mekanisme ekspor akan mengalami perubahan signifikan. Nantinya, seluruh proses transaksi, mulai dari kontrak pengiriman barang hingga pembayaran, akan diambil alih sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai entitas tunggal. Pada fase awal, kebijakan ini akan difokuskan pada tiga komoditas unggulan nasional, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy, sebelum nantinya diperluas mencakup seluruh komoditas sumber daya alam strategis lainnya.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan skema marketing facility. Langkah strategis ini dirancang sebagai instrumen pengawasan yang lebih ketat guna memberantas praktik kecurangan perdagangan internasional, seperti under invoicing, pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE).
Presiden Prabowo optimistis bahwa melalui optimalisasi pengelolaan dan penjualan sumber daya alam ini, penerimaan pajak serta pendapatan negara akan meningkat signifikan. Dengan mengelola kekayaan bangsa secara lebih mandiri dan terintegrasi, pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Meksiko dan Filipina, yang dinilai telah lebih efektif dalam mengelola potensi kekayaan alamnya.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN khusus untuk mengelola ekspor komoditas strategis, seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy. Implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap, di mana fase pertama mulai 1 Juni 2026 berfokus pada pendokumentasian transaksi oleh Danantara, sebelum beralih ke pengambilan alih seluruh proses kontrak dan pembayaran pada 1 September 2026.
Langkah strategis ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan perdagangan internasional guna mencegah praktik kecurangan seperti under invoicing dan pelarian devisa hasil ekspor. Melalui pengelolaan terintegrasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dan pendapatan negara agar lebih optimal bagi pembangunan nasional.