JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Director of Energy dari Climate Group, Sam Kimmins, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengakselerasi transisi energi terbarukan melalui inisiatif global RE100. Meski demikian, ia menyoroti bahwa hambatan regulasi masih menjadi kendala utama bagi perusahaan yang ingin beralih ke sumber listrik ramah lingkungan secara mandiri.
Dalam gelaran Climate Group Asia Action Summit di Singapura pada Kamis, 21 Mei 2026, Kimmins menjelaskan bahwa saat ini terdapat 133 perusahaan internasional anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia. Pihaknya kini tengah melakukan penjajakan intensif agar lebih banyak perusahaan lokal bergabung dalam komitmen global tersebut, yang menargetkan penggunaan 100 persen listrik dari energi terbarukan.
Untuk memuluskan langkah tersebut, Climate Group menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai mitra lokal. Kimmins menekankan bahwa peran mitra lokal sangat krusial dalam memahami lanskap kebijakan domestik sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah Indonesia sendiri sudah menunjukkan keterbukaan dalam berdiskusi mengenai pengembangan energi terbarukan dan mekanisme investasi hijau.
Salah satu hambatan utama yang disoroti Kimmins adalah ketiadaan mekanisme yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen menjual listrik secara langsung kepada korporasi melalui jaringan PT PLN (Persero). Padahal, penerapan skema Power Purchase Agreement (PPA) sangat vital untuk menekan harga listrik hijau sekaligus mempermudah akses pembiayaan swasta bagi proyek-proyek energi bersih.
Kimmins menambahkan, Climate Group saat ini terus berdialog dengan pemerintah terkait penggunaan jaringan listrik bersama. Skema ini memungkinkan pengembang independen menyalurkan listrik ke pelanggan korporasi menggunakan infrastruktur PLN. Model tersebut dipandang menguntungkan banyak pihak; PLN tetap mendapatkan pendapatan dari biaya transmisi, sementara pengembang mendapatkan kepastian pasar bagi listrik yang mereka produksi.
Selain masalah akses jaringan, Kimmins juga mengkritisi kebijakan subsidi energi fosil yang masih diterapkan di Indonesia. Ia menilai subsidi ini menciptakan distorsi harga yang membuat energi konvensional tampak lebih murah, sehingga menghambat daya saing energi terbarukan di pasar. Meski biaya produksi energi bersih kini semakin efisien, sinyal harga yang kompetitif sulit tercipta selama sistem energi lama masih mendapatkan dukungan subsidi.
Secara umum, Kimmins berpendapat bahwa pasar energi Indonesia akan jauh lebih kompetitif jika berbagai hambatan regulasi dapat dipangkas. Ia menegaskan bahwa Climate Group tidak berfokus pada dorongan pemberian subsidi baru untuk energi terbarukan, melainkan lebih menekankan pada pembukaan akses pasar agar energi bersih mampu bersaing secara adil dan alami.
Pilihan Editor: Berdebar Menanti Dampak Kebijakan Ekspor
Ringkasan
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mempercepat transisi energi terbarukan melalui inisiatif RE100, yang menargetkan penggunaan 100 persen energi bersih oleh sektor korporasi. Climate Group, bekerja sama dengan IESR, kini berupaya mendorong partisipasi perusahaan lokal dan menjalin dialog dengan pemerintah untuk memperbaiki akses pasar energi hijau. Langkah ini dilakukan agar perusahaan dapat beralih ke sumber listrik ramah lingkungan secara mandiri melalui mekanisme yang lebih transparan.
Namun, transisi ini masih terhambat oleh kendala regulasi, seperti ketiadaan skema penjualan listrik langsung dari produsen swasta kepada korporasi serta subsidi energi fosil yang mendistorsi harga pasar. Climate Group mendorong pemerintah untuk membuka akses jaringan listrik bersama guna meningkatkan daya saing energi terbarukan. Dengan kebijakan yang lebih adil dan akses pasar yang terbuka, energi bersih diharapkan dapat berkompetisi tanpa memerlukan subsidi tambahan.