Polemik Tembak di Tempat bagi Begal: Solusi atau Melanggar Hukum?

Aksi begal belakangan ini kembali marak dan menciptakan keresahan di berbagai wilayah, terutama di Jakarta. Fenomena kriminalitas ini tidak hanya menjadi sorotan di media massa, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Sepanjang April hingga pertengahan Mei 2026, beredarnya rekaman CCTV aksi pembegalan memicu ketakutan publik, hingga memunculkan tagar Jakarta darurat begal. Menurut peneliti kebijakan publik dari Monash University, Ika Idris, isu ini telah berkembang menjadi krisis sosial yang menciptakan kepanikan massal di masyarakat.

Ika menilai bahwa kepanikan tersebut dipicu oleh informasi mengenai begal yang terus diamplifikasi oleh media massa. Selain itu, narasi yang dibangun pihak kepolisian turut memperkuat persepsi tersebut. “Akhirnya muncul framing bahwa Jakarta sedang darurat begal dan membutuhkan kehadiran Tim Pemburu Begal. Saya melihat, intinya, ketika ada aksi begal, kepolisian langsung membangun narasi bahwa mereka siap untuk mengamankan,” paparnya.

Sebagai respons, aparat keamanan dari Polri hingga TNI menyatakan komitmen serius dalam menangani tindak pidana ini. Polda Metro Jaya bahkan membentuk unit khusus bernama Tim Pemburu Begal, sementara wacana instruksi tembak di tempat bagi pelaku pun mulai mencuat ke publik.

Operasi Begal: Dari Jakarta hingga Makassar

Gelombang aksi kriminal ini tercatat di berbagai lokasi. Di Jakarta Pusat, petugas pemadam kebakaran menjadi korban pengeroyokan begal di Gambir. Kasus serupa terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, di mana pelaku tidak segan menggunakan senjata tajam seperti golok dan arit. Aksi nekat pelaku yang terekam kamera CCTV di Palmerah pun sempat viral.

Kondisi serupa juga melanda wilayah lain seperti Lampung, Bandung, hingga Makassar. Di Lampung, komplotan begal bahkan sempat menembak seorang anggota polisi setelah gagal merampas kendaraan. Sementara di Makassar, seorang anak berusia 13 tahun menjadi korban luka bacok.

Namun, di tengah maraknya pemberitaan, sempat muncul kasus yang tidak terbukti kebenarannya. Kabar mengenai seorang influencer di Jakarta Barat yang menjadi korban begal ternyata tidak terkonfirmasi sebagai peristiwa pidana berdasarkan penelusuran pihak rumah sakit dan kepolisian.

Respons Tegas: Tembak di Tempat dan Tim Khusus

Menanggapi situasi yang kian mencekam, Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal yang diklaim siap beraksi 24 jam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyatakan bahwa tim ini ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan. Sejak dibentuk, tim ini mengaku telah meringkus belasan pelaku yang motif utamanya didorong oleh desakan ekonomi dan penyalahgunaan narkotika.

Langkah lebih ekstrem diambil oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, yang secara tegas memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku begal. Instruksi ini didasari atas meningkatnya keresahan warga akibat tindak kriminal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan rencana pengerahan personel TNI melalui batalyon teritorial baru hingga 2029. Kehadiran militer ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas dan membantu menjaga ketertiban umum melalui patroli rutin.

Perdebatan Terkait Langkah Tegas

Strategi aparat menuai beragam reaksi. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung penuh langkah tegas kepolisian, termasuk kebijakan tembak di tempat demi menjamin keamanan warga. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman pelaku yang kian nekat.

Namun, pandangan berbeda datang dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia menolak kebijakan tembak di tempat karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan HAM. Pigai menegaskan bahwa pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup agar proses hukum tetap berjalan dan data pelaku bisa digali untuk mengungkap akar permasalahan.

Sementara itu, pengacara publik dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyoroti pelibatan TNI dalam penegakan hukum di ruang sipil yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Lucky Nurhadiyanto, menambahkan bahwa respons aparat seharusnya tidak sekadar reaktif (per kasus), melainkan harus bersifat holistik melalui predictive policing atau pemetaan daerah rawan sebelum tindak kejahatan terjadi.

Dinamika Narasi di Media Sosial

Analisis Ika Idris menunjukkan bahwa isu begal tersebar luas melalui berbagai platform seperti TikTok, Instagram, hingga X. Narasi “darurat keamanan” mencapai puncaknya setelah pengumuman pembentukan Tim Pemburu Begal pada 15 Mei 2026. Ika menilai kepolisian memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan eksistensi dan kerja nyata di tengah berbagai kritik publik sebelumnya.

Publik terbelah menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung tindakan tegas aparat demi keamanan, dan pihak yang khawatir akan risiko pelanggaran HAM. Ika mengingatkan agar pihak kepolisian tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak terjebak dalam tindakan brutal yang nantinya justru merugikan citra institusi.

Memori Kelam Operasi Pekat 2018

Ketakutan publik terhadap tindakan represif aparat beralasan, mengingat memori kolektif akan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) menjelang Asian Games 2018. Saat itu, data YLBHI dan Amnesty International menunjukkan adanya puluhan kasus penembakan mati yang diduga sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum.

Banyak pihak berharap agar pendekatan yang dilakukan aparat saat ini tidak mengulang pola yang sama. Penggunaan senjata api seharusnya menjadi upaya terakhir dan harus memenuhi standar prosedur yang ketat. Alif dari LBH Jakarta menegaskan bahwa penanggulangan begal yang efektif harus menyentuh akar persoalan, yakni kesejahteraan sosial dan perbaikan fasilitas publik, bukan sekadar mengandalkan kekuatan senjata.