Luhut Yakin MBG Dongkrak Ekonomi RI Hingga 8 Persen?

JogloNesia – , Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menunjukkan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia meyakini, angkanya masih bisa menembus 8 hingga 9 persen, jauh melampaui prediksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 4,7 persen untuk tahun ini, bahkan setelah direvisi turun dari proyeksi sebelumnya 5,1 persen.

Menurut Luhut, capaian pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8 persen dapat terwujud berkat implementasi program-program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggarkan senilai Rp 171 triliun dan diproyeksikan melonjak hingga Rp 300 triliun pada tahun depan. Program ini, kata Luhut, berpotensi menciptakan pemerataan serta simpul-simpul ekonomi baru di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.

Luhut menambahkan, program MBG memiliki potensi besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi jika dijalankan secara optimal. Ia mengklaim bahwa tim DEN yang diturunkan untuk meninjau program ini melaporkan perkembangan yang positif, meskipun pengawasan bersama tetap harus dilakukan. “Kalau kita konsisten terhadap ini, menurut hemat saya, angka itu (pertumbuhan ekonomi 8-9 persen) pada 2028, 2029, 2030, masih bisa tercapai,” tegas Luhut.

Namun, pandangan optimistis tersebut tidak sejalan dengan beberapa ekonom. Sebelumnya, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang juga pendiri Narasi Institute, menekankan pentingnya pemerintah merespons serius koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF dan Bank Dunia. Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 27 April 2025, menyatakan, “Koreksi IMF harus dijadikan alarm serius bahwa kebijakan ekonomi kita perlu direkonstruksi dengan fondasi baru.”

Achmad menjelaskan bahwa koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun bukan semata-mata dipicu oleh faktor eksternal, seperti kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia berpendapat bahwa faktor tersebut memang pemicu, namun bukanlah penyebab tunggal. Oleh karena itu, diperlukan fondasi baru dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Achmad merekomendasikan lima strategi ekonomi baru yang dapat diterapkan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap industri dalam negeri secara cerdas. Ini mencakup penyasaran substitusi impor untuk produk-produk strategis serta penciptaan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik.

Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah disarankan untuk mengalihkan belanja berbasis produktivitas, seperti penguatan pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan pemberian insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketiga, kebijakan yang diambil harus lebih pro-kelas menengah. Menurut Achmad, “Kelas ini motor konsumsi dan stabilitas ekonomi,” sehingga perannya vital dalam menjaga momentum ekonomi nasional.

Keempat, pemerintah didesak untuk segera melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tidak produktif. Fokus harus dialihkan pada proyek-proyek yang berbasis kebutuhan rakyat, seperti peningkatan transportasi publik, sanitasi, dan pengembangan energi terbarukan.

Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang lebih jelas. Prioritas harus diberikan pada investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memicu transfer teknologi. Achmad juga merekomendasikan agar pengawasan pemerintah terhadap investasi yang bersifat spekulatif harus diperketat untuk menghindari dampak negatif pada stabilitas ekonomi.

Pilihan Editor: Mengapa Usul Kenaikan Pajak Rumah Tapak Menuai Kritik?