Gaji Hakim Naik di Era Prabowo: Berantas Korupsi, Efektifkah?

JogloNesia – , Jakarta – Sebuah langkah fenomenal diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengumumkan kenaikan gaji hakim secara drastis, mencapai kenaikan tertinggi hingga 280 persen khusus bagi hakim junior. “Delapan belas tahun hakim tidak menerima kenaikan, 3 persen pun tidak. 5 persen pun tidak. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik, yang paling junior 280 persen,” ungkapnya.

Pengumuman mengejutkan ini disampaikan Kepala Negara dalam pidato pada acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Kebijakan ini secara spesifik menyasar para hakim di jenjang paling junior, yang selama ini dinilai memiliki tantangan kesejahteraan signifikan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bentuk pemanjaan, melainkan sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat integritas sistem hukum nasional. Tujuannya adalah menciptakan fondasi peradilan yang lebih kokoh, bersih, dan profesional di seluruh pelosok negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyuarakan kekecewaannya terhadap sejumlah pejabat publik yang disinyalir mengkhianati kepercayaan negara melalui praktik korupsi dan kebohongan. Meskipun demikian, ia menyatakan optimisme tinggi bahwa dengan sistem yudikatif yang kuat dan independen, Indonesia mampu menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.

“Banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” tegas Presiden, menggambarkan komitmennya untuk membersihkan birokrasi dan menjamin keadilan.

Lebih lanjut, ia menekankan tekadnya untuk menertibkan negara melalui penegakan hukum yang tegas dan sistem peradilan yang bersih. Prabowo juga meyakini bahwa Polri, TNI, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum akan bersinergi penuh mendukung agenda besar ini. “Kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik,” imbuhnya, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga penegak hukum.

Kasus Hakim Lancung

Keputusan kenaikan gaji hakim yang luar biasa besar ini mencuat di tengah maraknya kabar mengenai praktik hakim lancung atau curang. Ironisnya, beberapa kasus besar justru melibatkan pejabat tinggi di lingkungan peradilan. Salah satu yang paling menggemparkan adalah kepemilikan harta tak wajar oleh seorang bekas petinggi Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang ditemukan memiliki uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 50 kg emas batangan di brankasnya.

Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap hakim yang berujung pada vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini melibatkan kongkalikong antara tiga hakim yang menangani perkara—Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo—beserta Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono, serta pengacara Lisa Rachmad, demi imbalan miliaran rupiah.

Belum usai penyidikan kasus di Surabaya, Kejaksaan Agung kembali mengungkap dugaan suap senilai hingga Rp 60 miliar terkait jual beli putusan “ontslag” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap ini terungkap dalam sidang korupsi minyak sawit dengan terdakwa korporasi besar seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Dalam skandal tersebut, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, dua pengacara Ariyanto dan Marcella Santoso, serta panitera PN Jakarta Pusat Wayu Gunawan, bersama majelis hakim Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, bersekongkol untuk memberikan putusan lepas kepada ketiga korporasi tersebut dengan imbalan fantastis Rp 60 miliar.

Sebelumnya, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan juga tersangkut kasus korupsi hakim. Bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Dadan Tri Yudianto, Hasbi menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Suap ini diberikan oleh debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka agar Hasbi Hasan dan Dadan mengupayakan pengabulan permohonan kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara.

Tak berhenti di situ, nama Sekretaris MA sebelumnya, Nurhadi, juga pernah diseret KPK ke pengadilan karena keterlibatannya dalam main kasus dengan menerima suap mencapai lebih dari Rp 80 miliar. Serupa dengan kasus Hasbi, Nurhadi divonis 6 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi putusan.

Banyak yang Optimistis

Kendati diwarnai sederet contoh kasus kecurangan hakim, kebijakan kenaikan gaji fantastis ini disambut positif oleh banyak pihak, yang melihatnya sebagai peluang penting bagi perbaikan sistem. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan harapannya agar langkah pemerintah ini dapat menjadi motivasi kuat bagi reformasi sistem kehakiman di Tanah Air secara menyeluruh.

“Kenaikan gaji bagi hakim kita harap menjadi motivasi untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. Punishment dan reward penting untuk perbaikan tata kelola promosi,” kata Puan di Jakarta, Jumat, seperti dikutip Antara.

Puan Maharani mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum. “Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum,” ujarnya, menyoroti dimensi simbolis dan praktis dari kebijakan ini.

Kebijakan ini, menurut Puan, sejalan dengan semangat memperkuat sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil. “Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berpihak pada penguatan kelembagaan hukum. Harapannya, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen,” tuturnya, menghubungkan kebijakan fiskal dengan integritas yudisial.

Meskipun demikian, Puan juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji hakim tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang signifikan demi menjaga dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Tanah Air. Tanpa kinerja yang membaik, harapan positif ini bisa pupus.

Dari sudut pandang pengamat, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan menilai keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah progresif yang bertujuan memperbaiki fondasi keadilan mulai dari akar rumput. Ia memandang ini sebagai upaya serius untuk menyentuh inti permasalahan.

Menurut Ali, fokus kebijakan pada peningkatan kesejahteraan para hakim muda, terutama yang bertugas di daerah terpencil, sangatlah strategis. “Presiden Prabowo memahami bahwa wajah keadilan di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh gedung-gedung megah di kota besar, melainkan juga oleh integritas dan kesejahteraan para hakim muda di pelosok negeri,” kata Ali seperti dikutip Antara.

Ali Rifan menjelaskan, selama ini beban profesional yang dipikul para hakim muda sangatlah besar. Mereka harus memutus perkara yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, sementara kondisi hidup mereka jauh dari layak. Tak sedikit hakim yang ditempatkan di lokasi terpencil dengan fasilitas terbatas, namun tetap dituntut menjaga independensi dan integritas tinggi dalam setiap putusan.

“Dalam konteks itu, kenaikan gaji hingga 280 persen bukan angka fantastis, melainkan bentuk keadilan struktural yang selama ini terabaikan,” katanya, menekankan bahwa banyak hakim muda bekerja dengan dedikasi tinggi meskipun menghadapi tekanan sosial, isolasi geografis, dan keterbatasan sarana. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat menjadi kompensasi yang layak atas dedikasi tersebut.

Pilihan Editor Apa yang Dilanggar PT Gag Menambang Nikel Raja Ampat