Margono Djojohadikusumo: Kisah Dirut Pertama BNI & Bapak Ekonomi Indonesia

JogloNesia – , Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa visi ambisius pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memiliki akar pemikiran yang selaras dengan gagasan cemerlang Margono Djojohadikusumo, seorang ekonom visioner sekaligus Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) yang pertama. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Ferry di Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2025, sebagaimana dikutip dari keterangannya melalui Antara.

Menekankan kontribusi historis Margono, Ferry Juliantono menjelaskan, “Bapak Margono Djojohadikusumo adalah perumus rencana pembangunan semesta berencana, pembangunan desa dan koperasi, terlibat industri dari hulu hingga hilir.” Pernyataan ini menegaskan kedalaman pemikiran Margono yang relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Dengan peran strategisnya yang diakui dalam pembangunan nasional dan sektor koperasi, publik pun lantas bertanya-tanya, seperti apakah sebenarnya sosok Margono Djojohadikusumo yang inspiratif ini?

Profil Margono Djojohadikusumo

Mengutip esi.kemdikbud.go.id, Raden Mas Margono Djojohadikusumo merupakan putra dari Asisten Wedana di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Silsilah keluarganya menunjukkan bahwa Margono adalah cicit dari Raden Tumenggung Banyak Lebar, atau yang lebih dikenal sebagai Panglima Banyakwide, seorang pengabdi setia Pangeran Diponegoro. Kelahiran Margono Djojohadikusumo pada 16 Mei 1894 di Purbalingga, Jawa Tengah, menempatkannya dalam kategori bumiputera beruntung yang dapat mengecap pendidikan formal di masa kolonial.

Pendidikan dasarnya ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) pada 1900 dan tamat pada 1907. Setelah itu, ia berhasil lulus ujian masuk klein ambtenaar dan melanjutkan studi selama empat tahun di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang, Jawa Tengah, sebuah sekolah pegawai negeri sipil yang bergengsi.

Usai menuntaskan studinya di OSVIA pada 1911, Margono memulai karier sebagai juru tulis di Banyumas. Tak lama berselang, ia diangkat menjadi juru tulis Asisten Wedana Banyumas di Pejawaran, dan pada 1912, kembali diangkat sebagai juru tulis di Kantor Kejaksaan Cilacap, Jawa Tengah. Selang beberapa bulan di Cilacap, kegigihannya membawanya mengikuti pelatihan sebagai pejabat pegawai dinas atau Volkscredietwezen, yang mengasah kemampuannya di bidang keuangan publik.

Pada 1915, Margono menikah dengan Siti Katoemi Wirodihardjo dan dikaruniai lima orang anak: Soemitro Djojohadikoesoemo, Soekartini Djojohadikusumo, Miniati Djojohadikoesoemo, Soebianto Djojohadikoesoemo, dan Soejono Djojohadikoesoemo. Sayangnya, dua putranya, Soebianto dan Soejono, gugur dalam Pertempuran Lengkong, sebuah tragedi yang mewarnai kehidupannya. Setelah periode di Kantor Kejaksaan Cilacap, karier Margono terus menanjak, membawanya ke Madiun, Jawa Timur, sebagai pegawai dinas, lalu pindah ke Malang pada 1930, dan tak lama kemudian ke Jakarta untuk bertugas di kantor besar Algemene Volkscredietbank.

Peningkatan performa dan dedikasinya membuat Kementerian Urusan Jajahan mengirimnya ke Belanda pada 1937, di mana ia ditugaskan mempelajari laporan-laporan dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun, keterbatasan tenaga kerja di Tanah Air mendorong Departemen Urusan Ekonomi Hindia Belanda memintanya kembali ke Indonesia. Ia kemudian bertugas di Departemen Urusan Ekonomi hingga masa pendudukan Jepang pada 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Margono dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), posisi strategis yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden dan wakil presiden.

Mendirikan BNI

Melansir dinarpus.banyumaskab.go.id, sebagai Ketua DPAS, Margono Djojohadikusumo menunjukkan visi jauh ke depan dengan mengusulkan pembentukan sebuah bank sentral atau bank sirkulasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Melihat urgensi gagasan ini, Sukarno dan Mohammad Hatta lantas memberikan mandat kepadanya pada 16 September 1945 untuk segera mempersiapkan pendirian Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia.

Hanya tiga hari berselang, tepatnya pada 19 September 1945, sidang Dewan Menteri sepakat untuk membentuk sebuah bank milik negara yang akan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Puncaknya, pada 15 Juli 1946, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI) resmi diterbitkan, menandai lahirnya salah satu pilar ekonomi nasional. Seiring dengan momen bersejarah itu, Margono Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Direktur Utama BNI yang pertama. Status hukum BNI kemudian ditingkatkan menjadi persero pada 1970, menunjukkan perkembangan lembaga keuangan yang ia rintis.

Pilihan Editor: Untung-Rugi Ekspor Listrik ke Singapura