Menteri PUPR Bereaksi: Evaluasi Ketat Usai OTT KPK Sumut!

JogloNesia – , Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya, mulai dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Langkah tegas ini diambil menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara. “Menanggapi OTT KPK ini, mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden RI, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon I sampai PPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” ujar Dody di Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025, seperti dilansir dari Antara.

Dody menegaskan bahwa implementasi evaluasi ini sangat bergantung pada restu dari Presiden Joko Widodo. “Jika memang Pak Presiden memberikan restunya, mulai minggu depan saya harus mulai melakukan evaluasi kepada eselon I saya semua sampai dengan PPK-PPK saya semuanya,” tambahnya, menekankan keseriusan dan cakupan evaluasi yang akan dilakukan.

Menteri Dody Hanggodo tak dapat menyembunyikan kekecewaan dan keterpukulannya atas insiden korupsi tersebut. “Saya sendiri terpukul dan ini benar-benar tamparan keras ke saya,” ungkapnya, menunjukkan betapa dalamnya dampak kasus ini terhadap dirinya dan institusi yang dipimpinnya.

Ia juga menyampaikan telah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PU untuk bekerja dengan integritas tinggi dan mengedepankan spiritualitas dalam setiap tindakan. Namun, Dody menyayangkan bahwa himbauan-himbauan tersebut seolah hanya sekadar imbauan belaka, tidak diresapi dan dijalankan dengan semestinya. “Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati kepada semua penyelenggara negara, tapi himbauan sepertinya sekadar imbauan,” katanya.

Evaluasi yang direncanakan ini akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, melibatkan koordinasi erat dengan otoritas yang berwenang. Tujuannya jelas, untuk memastikan kasus serupa dugaan korupsi proyek jalan tidak terulang di masa mendatang, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian PU.

OTT yang menjadi pemicu evaluasi jajaran Kementerian PU ini dilakukan KPK di Sumatera Utara pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan yang total nilainya mencapai Rp231,8 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan identitas para tersangka dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu. Dua tersangka berasal dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut dan RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, satu tersangka lainnya adalah HEL, yang terlibat dalam proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut. KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta, yakni KIR, Direktur Utama PT DNG, dan RAY, Direktur PT RN, yang disebut Asep sebagai anak dari KIR. Penangkapan ini memperkuat komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor publik maupun swasta.