JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, secara tegas meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera membatalkan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat (AS). Permintaan ini muncul setelah mantan Presiden AS, Donald Trump, membocorkan suratnya kepada Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, melalui platform media sosial Truth Social. Dalam surat tersebut, Trump menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 2025, Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Ironisnya, pada hari yang sama, Selasa (8/7), Menko Airlangga diketahui telah bertolak dari Brasil menuju Washington, DC, untuk melanjutkan perundingan tersebut.
Menurut Hikmahanto, pembatalan negosiasi ini menjadi langkah krusial, terutama mengingat ancaman tarif 32 persen yang akan diberlakukan, bahkan dengan kemungkinan penambahan 10 persen sebagai wujud ‘ancaman’ Trump terhadap negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Langkah mundur dari meja perundingan ini, imbuhnya, bukan berarti kelemahan, melainkan sebuah manifestasi kekuatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan penolakan tegas terhadap segala bentuk intervensi asing.
Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia tidak sepatutnya ‘mengemis-ngemis’ kepada Trump. Sebaliknya, sikap tegas ini akan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak mempertahankan martabat bangsa dan menolak campur tangan pihak luar. Dalam pandangannya, Indonesia justru patut menanti hingga 1 Agustus 2025 untuk melihat apakah Trump akan tetap pada kebijakannya atau justru mengubahnya. Ia memprediksi bahwa kebijakan tarif tinggi ini kemungkinan besar akan mendapat tentangan dari rakyat AS sendiri, terutama dari bursa saham di AS, yang dikhawatirkan akan ‘menghajar’ kebijakan tersebut.
Untuk menghadapi ancaman tarif impor ini, Hikmahanto menyarankan agar pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menggalang negara-negara yang juga menjadi target tarif tinggi oleh Trump, khususnya negara-negara ASEAN. Langkah ini bertujuan menciptakan front bersama yang kuat dan bersatu dalam melawan kebijakan unilateral ini. “Bukan sebaliknya justru mengikuti keinginan Trump dan mengikuti apa yang diminta Trump. Intinya negara yang dikenakan tarif harus bersatu dan tidak mau untuk diadu domba atau devide et impera oleh Trump,” tegas Hikmahanto.
Ringkasan
Pengamat Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membatalkan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Desakan ini muncul setelah Donald Trump membocorkan surat yang menyebut Indonesia akan dikenakan tarif impor 32 persen mulai 1 Agustus 2025. Ironisnya, Menko Airlangga saat itu sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan perundingan di Washington, DC.
Menurut Hikmahanto, pembatalan negosiasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan menolak intervensi asing. Ia menyarankan Indonesia tidak mengemis, melainkan menunggu hingga 1 Agustus 2025, karena kebijakan tarif tinggi Trump diprediksi akan mendapat tentangan domestik AS. Hikmahanto juga merekomendasikan Indonesia menggalang negara-negara yang menjadi target serupa, khususnya ASEAN, untuk membentuk front bersatu melawan kebijakan unilateral tersebut.