Bahlil Marah! Selain Dirut PLN, Dirjen Ketenagalistrikan Kena Semprot Juga

JogloNesia – , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melayangkan teguran keras kepada jajarannya, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu, serta Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) Darmawan Prasodjo. Teguran ini muncul akibat disparitas data mengenai jumlah desa yang belum teraliri listrik antara catatan kementerian dan PLN yang tidak sinkron.

Perbedaan data yang mencolok menjadi pemicu kemarahan Bahlil. Kementerian ESDM mencatat sekitar 5.600 desa masih belum menikmati fasilitas sambungan listrik. Namun, data yang dimiliki PLN menunjukkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni mencapai 10.000 desa. Kondisi ini membuat Bahlil geram dan mempertanyakan akurasi data yang disajikan oleh kedua belah pihak.

“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ujar Bahlil dengan nada tinggi dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Meskipun terjadi ketidaksinkronan data, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik di daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengungkapkan strategi ke depan, di mana jika pembangunan infrastruktur jaringan listrik konvensional sulit direalisasikan di wilayah tersebut, pemerintah akan mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi alternatif.

“Tapi prinsipnya begini, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” jelas Bahlil, menyoroti arahan langsung dari Presiden terkait program tersebut.

Terkait pendanaan, Bahlil berencana segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas alokasi anggaran yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas PLTS. Ia juga menekankan bahwa nantinya anggaran untuk program kelistrikan ini akan dikelola langsung melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN seperti sebelumnya. “Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” pungkasnya.

Sosok Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu

Di balik teguran tersebut, sorotan juga tertuju pada sosok Jisman Parada Hutajulu. Melansir laman Kementerian ESDM, Jisman lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Kariernya di dunia birokrasi dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1993. Perjalanannya di Kementerian ESDM terbilang panjang, menjabat sebagai Pejabat Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi pada tahun 2000, kemudian diangkat menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik pada tahun 2001.

Pada tahun 2018, Jisman Hutajulu dipercaya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ia mengemban amanah sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Selain itu, ia juga aktif sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan telah menjabat sebagai Kepala PPNS sejak tahun 2014.

Dedikasinya terhadap negara diakui dengan dua penghargaan bergengsi, yaitu Satyalancana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2003 dan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2013. Pengalamannya juga meluas ke kancah internasional, dengan partisipasi dalam berbagai program dan kegiatan penting, seperti Energy Efficiency Visit di Denmark (2017), The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand (2019), serta Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Inggris Raya (2021).

Terkait transparansi aset, merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diakses dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jisman melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp14.830.427.818. Laporan periodik tersebut disampaikan kepada KPK pada 27 Februari 2025.

Jisman tercatat memiliki sejumlah properti berharga yang tersebar di Jakarta Utara dan Bekasi, baik berupa rumah maupun lahan kosong. Sebagian besar aset ini diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri, dan satu unit di antaranya tercatat sebagai warisan. Rincian kepemilikan tanah dan bangunan yang dimilikinya meliputi:

• Properti seluas 160 m²/200 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.122.080.000
• Properti 160 m²/45 m² di Jakarta Utara senilai Rp804.080.000
• Properti 160 m²/75 m² di Jakarta Utara senilai Rp787.855.000
• Properti 78 m²/40 m² di Bekasi senilai Rp147.372.000
• Properti 109 m²/77 m² di Jakarta Utara senilai Rp631.539.000
• Properti warisan 91 m²/164 m² di Jakarta Utara senilai Rp818.433.000
• Tanah kosong seluas 211 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.100.000.000

Selain properti, koleksi kendaraan Jisman mencakup empat unit, yaitu satu sepeda motor Honda Vario dan tiga mobil: Toyota Innova G (produksi 2017), Honda HR-V (produksi 2018), serta Toyota Raize (produksi 2023). Keseluruhan kendaraan ini diperoleh dari penghasilan pribadi dan jika digabungkan, nilai totalnya mencapai Rp647,8 juta.

Adapun kategori harta bergerak lainnya dilaporkan sebesar Rp3,25 miliar, sementara komponen kas dan setara kas tercatat mencapai lebih dari Rp5,51 miliar. Jisman juga melaporkan tidak memiliki utang, sehingga seluruh nilai harta tersebut merupakan kekayaan bersihnya.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Sosok Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang Kena Semprot Bahlil Lahadalia