Rusia Dinyatakan Bersalah atas MH17: Putusan Pengadilan Eropa Mengguncang!

Jakarta, IDN Times – Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), pada Rabu (9/7/2025), secara resmi menetapkan Rusia bersalah atas tragedi jatuhnya pesawat maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 di Ukraina pada Juli 2014. Putusan penting ini mengukuhkan temuan sebelumnya dari International Civil Aviation Organization (ICAO) pada bulan Mei, yang juga menyatakan Rusia bertanggung jawab atas insiden memilukan tersebut, menandai putusan pertama dari organisasi di bawah naungan PBB itu.

Advertisements

Ketetapan ini segera disambut hangat oleh Australia dan Belanda, dua negara yang gigih menuntut keadilan mengingat mayoritas korban tewas dalam insiden MH17 berasal dari kedua negara tersebut. Ini adalah langkah krusial dalam pencarian jawaban yang telah berlangsung lama dan penuh penderitaan bagi banyak keluarga.

Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, secara tegas menyambut baik putusan ECHR yang mengakui kesalahan Rusia atas jatuhnya pesawat MH17. Schoof menyatakan bahwa penetapan tanggung jawab Rusia ini merupakan “langkah penting yang mengarah pada keadilan” bagi ribuan kerabat korban yang telah menanggung duka mendalam selama bertahun-tahun. “Pikiran saya mengarah pada kerabat korban yang kehilangan anggota keluarganya,” tuturnya, dikutip NL Times.

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menegaskan bahwa meskipun keadilan mungkin membutuhkan waktu, Belanda akan terus melakukan segala upaya untuk mencapainya. Ia mengakui bahwa pemerintah tidak dapat menghapus kesedihan yang dialami kerabat korban, namun menekankan betapa pentingnya bagi dunia untuk mengetahui bahwa Rusia memang bersalah dalam kasus tragis ini.

Advertisements

Di sisi lain, Piet Ploeg, Kepala Yayasan Vliegramp MH17, mengungkapkan bahwa putusan ECHR ini membawa kelegaan yang sangat berarti bagi seluruh kerabat korban. Menurut Ploeg, “Pengakuan ini adalah apa yang kami harapkan sebagai kerabat korban selama bertahun-tahun. Sebuah negara tidak dapat lari begitu saja dari tanggung jawab besar ini.”

Ploeg menambahkan harapannya agar putusan ini dapat membawa dampak global terhadap Rusia dan cara negara itu menghadapi konsekuensinya, serta menjadi pelajaran penting bagi dunia dari kasus penerbangan MH17. Meskipun ia tidak yakin pemerintah Rusia akan mengakui kesalahannya dalam penembakan pesawat MH17, ia menegaskan bahwa “setidaknya seluruh dunia tahu kesalahan Rusia.”

Namun, putusan ECHR terhadap Rusia tidak hanya terbatas pada insiden MH17. Pengadilan tersebut juga secara simultan menetapkan bahwa Rusia terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius di Donbass, Ukraina, sejak tahun 2014.

Dalam putusannya, ECHR merinci bahwa Rusia bertanggung jawab atas “pembunuhan warga sipil maupun personel militer Ukraina tanpa proses hukum.” Mereka bahkan dilaporkan dieksekusi di luar zona perang, mengalami penyiksaan, serta dipaksa untuk ikut kerja paksa. Lebih lanjut, Hakim ECHR juga menemukan pelanggaran HAM terkait pengiriman anak-anak Ukraina ke Rusia untuk diadopsi, mendesak Moskow untuk segera memulangkan anak-anak tersebut kepada keluarga mereka. Selain itu, ECHR juga mendesak agar Rusia segera membebaskan seluruh warga sipil Ukraina yang masih ditahan, menandai cakupan luas dari pelanggaran yang ditemukan.

Ringkasan

Pada 9 Juli 2025, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) secara resmi menetapkan Rusia bersalah atas tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada Juli 2014. Putusan ini mengukuhkan temuan sebelumnya dari International Civil Aviation Organization (ICAO) yang juga menyatakan Rusia bertanggung jawab atas insiden tersebut. Australia dan Belanda, bersama dengan kerabat korban, menyambut baik keputusan ini sebagai langkah krusial dalam pencarian keadilan yang telah lama dinanti.

Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, menyatakan bahwa penetapan tanggung jawab Rusia ini merupakan langkah penting bagi ribuan kerabat korban. Selain kasus MH17, ECHR juga secara simultan menetapkan Rusia terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia serius di Donbass, Ukraina, sejak tahun 2014. Pelanggaran tersebut mencakup pembunuhan tanpa proses hukum, penyiksaan, kerja paksa, pengiriman anak-anak Ukraina ke Rusia untuk diadopsi, serta penahanan warga sipil.

Advertisements