Said Abdullah: Koperasi Pilar Ekonomi Kerakyatan, Dongkrak PDB!

JogloNesia – Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional, Sabtu (12/7/2025), Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Said Abdullah, menyoroti secara tajam berbagai tantangan fundamental yang masih menghantui sektor koperasi di Indonesia. Salah satu sorotan utamanya adalah kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hingga kini masih berada pada level yang sangat minim.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, volume usaha koperasi Indonesia hanya mencapai Rp 214 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 0,97 persen dari total PDB Indonesia yang fantastis, yakni Rp 22.139 triliun. Kontras yang mencolok terlihat ketika dibandingkan dengan kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menyumbang hingga 63 persen terhadap PDB nasional. “Fenomena ini dengan jelas menggambarkan dominasi individualisme dalam berusaha sebagai tantangan krusial yang harus segera diatasi oleh koperasi,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya. Ia pun menggarisbawahi urgensi bagi para insan koperasi untuk mentransformasi institusi ini menjadi wadah berhimpun yang mengedepankan semangat gotong royong, menawarkan prospek yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan upaya individual.

Ironisnya, saat membandingkan dengan negara-negara maju, kontribusi koperasi Indonesia terhadap PDB terlihat sangat tertinggal. Said Abdullah mencontohkan, di Amerika Serikat, koperasi menyumbang 5 persen terhadap PDB, dan di Jerman mencapai 6 persen. Bahkan, angkanya melonjak drastis di Belanda dan Perancis yang menyentuh 18 persen, serta Selandia Baru yang mencapai 20 persen. “Adalah sebuah paradoks bahwa di negara-negara yang berlandaskan kapitalisme, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional mereka jauh lebih signifikan dibandingkan dengan negara kita yang menjunjung tinggi Pancasila, namun kontribusinya masih di bawah 1 persen,” tegas Said Abdullah. Kesenjangan fundamental ini, menurutnya, merupakan indikator masalah serius dalam sistem perekonomian nasional. Untuk itu, ia menaruh harapan besar pada gerakan Koperasi Merah Putih agar mampu mendorong pembesaran koperasi Indonesia dan memberikan kontribusi yang lebih substansial bagi ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Said Abdullah merinci empat tantangan utama koperasi Indonesia yang perlu segera diatasi. Pertama, kuatnya dominasi semangat individualisme dalam berusaha di tengah masyarakat, yang kerap menghambat perkembangan kolektif. Kedua, kontribusi koperasi terhadap PDB yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan capaian negara-negara maju, seperti telah diuraikan sebelumnya. Ketiga, masih terbatasnya diversifikasi usaha, di mana mayoritas koperasi Indonesia cenderung didominasi oleh sektor simpan pinjam. Said Abdullah menjelaskan, “Meski tak ada yang salah dengan fokus simpan pinjam, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan koperasi kita dalam merambah keragaman usaha masih sangat minim.” Ia mencontohkan model koperasi raksasa di luar negeri, seperti Koperasi Mondragon di Spanyol yang sukses di sektor manufaktur, atau Norges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia yang bergerak di perdagangan dengan aset mencapai miliaran dolar AS. Keempat, dan tak kalah krusial, adalah citra publik koperasi yang masih belum sepenuhnya pulih akibat serangkaian kasus penipuan atau fraud yang mencoreng nama baiknya di masa lalu.

Di tengah upaya mengatasi berbagai rintangan tersebut, Said Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merenungi esensi Hari Koperasi Nasional dan merefleksikan pemikiran mendalam Mohammad Hatta mengenai koperasi. Tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional lantaran pada tanggal tersebut di tahun 1927 – 98 tahun silam – kongres koperasi pertama kali digelar. Uniknya, kongres yang semula direncanakan di Bandung, Jawa Barat, kala itu harus dipindahkan ke Tasikmalaya demi alasan keamanan di era Hindia Belanda. “Sejarah mencatat, koperasi tumbuh dan berkembang selaras dengan denyut gerakan nasional,” ungkap Said Abdullah. Sosok Mohammad Hatta, Proklamator dan Wakil Presiden Pertama Indonesia, yang mendedikasikan dirinya menjadikan koperasi sebagai tulang punggung gerakan ekonomi rakyat, dianugerahi gelar kehormatan sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Said Abdullah menguraikan empat pilar pemikiran utama Bung Hatta tentang koperasi yang relevan hingga kini:

Pertama, koperasi adalah entitas usaha rakyat yang lahir dari semangat kemandirian dan kebersamaan untuk berhimpun dalam aktivitas ekonomi. Dalam model ini, kedudukan setiap anggota setara, tanpa dibedakan berdasarkan jumlah setoran modal layaknya perseroan. Dengan modal yang terhimpun, koperasi diharapkan membangun usaha yang utamanya melayani kebutuhan anggotanya sendiri.

Kedua, koperasi berperan sebagai sarana edukasi dan wadah berhimpun bagi rakyat. Fungsinya tak hanya sebatas urusan ekonomi, melainkan juga sebagai platform pengembangan diri melalui beragam kegiatan pendidikan. Melalui mekanisme ini, koperasi mampu membangun ikatan komunal yang kuat, mendorong terwujudnya gerakan perubahan sosial yang lebih luas dan mendalam.

Ketiga, koperasi diyakini sebagai agen sekaligus pilar pembangunan. Dengan semakin meluasnya gerakan koperasi, aktivitas ekonomi akan berkembang secara signifikan, diiringi dengan terkumpulnya modal yang semakin besar, namun tetap berada dalam kepemilikan banyak orang. Konsep ini memungkinkan koperasi untuk menggerakkan ekonomi skala yang lebih masif, sekaligus secara efektif mengurangi ketimpangan sosial karena kepemilikan tidak hanya terpusat pada segelintir individu.

Keempat, koperasi merupakan manifestasi paling konkret dari perekonomian Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan secara demokratis, terinternalisasi dan terefleksi dengan nyata dalam setiap praktik perkoperasian di Indonesia.

Menyikapi tantangan citra buruk koperasi di masa lalu, Said Abdullah menekankan urgensi perbaikan tata kelola koperasi secara menyeluruh. Ia menyerukan agar seluruh insan koperasi, bersama asosiasi seperti Dekopin, bahu-membahu dalam meningkatkan kualitas tata kelola ini demi mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik. Di sisi lain, Said Abdullah menegaskan kembali prinsip krusial: insan koperasi harus senantiasa memegang teguh semangat kemandirian ekonomi, yang merupakan salah satu dari tujuh prinsip dasar berkoperasi. Ia juga menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sejatinya hanya sebagai stimulator dan fasilitator, bukan intervensi yang mengurangi kemandirian.